Kebakaran Hutan Bromo Meluas, DPRD Jatim Minta Pemprov Percepat Mitigasi dan Pemadaman

DPRD Dorong Penanganan Karhutla Dilakukan Lebih Cepat

SURABAYA – Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Blok Bantengan, Gunung Bromo, mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil V Lumajang, Khusnul Khuluk. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat upaya pemadaman sekaligus memperkuat langkah mitigasi di kawasan rawan kebakaran selama musim kemarau.

Khusnul mengatakan pemerintah perlu menambah personel dan sarana pendukung pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas.

"Kebakaran ini membutuhkan tambahan personel dan sarana pemadaman. Bukan hanya di kawasan Bromo, tetapi juga di titik-titik lain yang berpotensi mengalami kebakaran harus segera dimitigasi agar tidak terjadi kebakaran yang lebih luas," ujarnya.

Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup sementara sebagian akses wisata melalui pintu Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta jalur Senduro, Kabupaten Lumajang, guna mendukung proses penanganan kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung.

Mitigasi Harus Dilakukan Sejak Dini

Legislator dari Daerah Pemilihan Lumajang–Jember itu menilai musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan di berbagai wilayah Jawa Timur. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.

Menurutnya, pemetaan kawasan rawan, pengawasan lapangan, serta kesiapsiagaan personel harus dilakukan lebih awal agar potensi kebakaran dapat diminimalkan.

"Kita memahami kondisi cuaca saat ini memang sangat rentan memicu kebakaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam melakukan pencegahan sehingga kebakaran tidak semakin meluas," katanya.

Baca Selengkapnya:

• Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko mengajak pemerintah daerah dan masyarakat mempercepat reboisasi di kawasan hutan gundul Malang Raya guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

• DPRD Jatim mengingatkan risiko kebakaran hutan akibat kekeringan panjang 2026 dan mendorong Pemprov memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan

• Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim mendesak BPBD memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi jelang Nataru

Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Khusnul juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Balai Besar TNBTS, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat sekitar kawasan hutan agar proses pemadaman berlangsung lebih efektif.

"Pemprov harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar penanganan kebakaran ini bisa dilakukan secepat mungkin. Jangan sampai api terus menjalar karena dampaknya akan sangat besar, baik terhadap lingkungan, masyarakat, maupun sektor pariwisata," tegasnya.

Ia mengingatkan kebakaran hutan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa liar, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata di kawasan Bromo.

Ajak Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Selain memperkuat upaya pemerintah, Khusnul mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan.

Ia juga menilai edukasi mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan perlu terus ditingkatkan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama.

"Gunung Bromo merupakan aset alam dan pariwisata yang sangat berharga bagi Jawa Timur. Menjaganya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar kawasan ini tetap lestari untuk generasi mendatang," pungkasnya.