DPRD Jatim Minta Satpol PP Harus Punya Pasukan Elit Layaknya Paspampres

Peristiwa perampokan dan penyekapan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada Senin (12/12) dini hari membuat DPRD Jatim angkat suara. Pasalnya, kawanan perampok disebut membawa kabur uang tunai plus perhiasan senilai Rp 400 juta.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani Siswanto menyebut jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP bahwa penegak perda harus mampu berbenah dan memaksimalkan kewenangan yang diberikan.

"Kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk seluruh Satpol PP di seluruh Jawa Timur bahwa salah satu tugasnya memang pengamanan. Sehingga seharusnya personil yang ditempatkan di objek vital pemerintahan memang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas pengamanan baik dalam hal bela diri dan sarana penunjang lainnya," katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (13/12) kemarin.

Menurut politisi Gerindra ini bahwa Pemkab/Pemkot di Jatim Satpol PP mempunyai pasukan elit seperti di pusat ada Paspampres. "Jadi, jangan asal comot saja orang-orang yang menjaga tempat vital pemerintah daerah," jelasnya.

Kedua, lanjut Rohani, pengamanan ini sudah waktunya terintegrasi oleh sistem. Pasalnya, penjagaan tersebut masih bersifat tradisional. Ia justru menyarankan untuk membuat tombol early warning sistem di tempat-tempat vital pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan TNI dan Polri.

"Sehingga mereka tidak harus selalu memberikan bantuan secara fisik, tapi cukup memantau melalui sistem. Sebab, tugas TNI dan Polri itu banyak. Jadi saya sangat berharap Satpol PP diberdayakan secara maksimal tentunya dengan dibekali anggaran yang mencukupi," pinta Rohani.