Tujuh Prioritas Pembangunan di Jatim , Cak Dedi : Komisi E Soroti Bidang Pendidikan,Kesehatan Dan Kesejahteraan

Anggota Komisi E DPRD Jatim Hadi Dadiyansah,  S. Pd,  M. Hum mengatakan terkait program 7 prioritas pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2023 tentunya sudah mengarah pada prioritas yang benar-benar - benar  sudah spesifik , namun kami dari pihak komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat menyoroti beberapa hal seperti soal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.  Tetapi ada hal yang manjadi satu kajian bahwa pengalaman tahun kemarin terutama masalah pengentasan  kemiskinan menjadi evaluasi ulang. 

" Seyogyanya Bapeda harus mengoreksi ulang karena data - data yang disampaikan tahun kemarin banyak data yang keliru atau carut marut,  " tegas Cak Dedi Sapaan akrab Hadi Dediyansah pada Jumat ( 13/1/2023 ).

Politisi asal Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini menegaskan berdasarkan laporan yang masuk bahwa data yang di sampaikan kepada masyarakat adalah data pada 5 tahun yang lalu yang di pakai oleh menteri Sosial ataupun dari instansi terkait. 

" Kami ( Komisi E, red)  berharap untuk masalah kemiskinan harus benar benar di tinjau ulang. Karena data yang di sampaikan biar siknifikan dan program unggulan tepat sasaran ,  jangan sampai data-data yang sudah expired atau kedaluwarsa dipakai lagi sehingga terjadi salah sasaran. Endingnya  mestinya mencapai target mengetas kemiskinan menjadi muspro atau sia-sia,  " tegas Cak Dedi Calon Pemimpin Surabaya masa depan. 

Wakil Ketua Partai Gerindra Jatim ini menyebutkan bahwa terkait data penerima bantuan sosial, data yang dipakai sering kali  data yang sudah usang atau data lama. 

Komisi E DPRD Jatim selalu mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Pemprov Jatim)  agar mendata ulang penerima bantuan sosial ini agar tepat sasaran karena wilayah surabaya mestinya data yang di berikan tepat sasaran namun data yang di usulkan tidak di terima oleh masyarakat dan tidak masuk dalam data rekrutmen baru. 

" Kebetulan Daerah Pemilihan ( Dapil)  saya dari Surabaya maka saya berharap data-data ini di tinjau ulang karena sampai detiknya masih menjadi problema bagi masyarakat Surabaya,  " Jelasnya. 

Politisi besutan Prabowo Subianto Capres 2024  inj mencontohkan seperti yang terjadi kasus di beberapa RT mengaku sudah mengajukan data tetapi ada penolakan karena sistem dan apapun alasanya. Mestinya Pemerintah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota hingga Kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT harus bisa saling berkolaborasi dalam konteks penghimpunan data.  Kalau memang data-data data itu sudah tidak layak seperti data 5 tahun kemarin bisa di pastikan sudah berubah. 

" Data 5 tahun kemarin mungkin bisa saja orang nya sudah meninggal , orangnya sudah pindah bahkan orangnya sudah mapan. Makanya perlu di tinjau ulang agar data-data ini betul-betul kongkrit karena masyarakat miskin ini benar - benar mengharapkan data-datanya di masukan , " Pungkas Cak Dedi Pria asli Surabaya.