DPRD Jatim : Ada Mafia dalam Kenaikan Harga Beras, Satgas Pangan Harus Bertindak
Kenaikan harga beras belakangan ini menjadi sorotan masyarakat luas. Bahkan pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk bisa mengendalikan harga atau setidaknya mampu menekan supaya tidak semakin mahal. Ironisnya, kenaikan harga beras ini disinyalir merupakan ulah dari para mafia. Lagi-lagi petani turut menjadi korban.
SURABAYA – Kenaikan harga beras belakangan ini menjadi sorotan masyarakat luas. Bahkan pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk bisa mengendalikan harga atau setidaknya mampu menekan supaya tidak semakin mahal. Ironisnya, kenaikan harga beras ini disinyalir merupakan ulah dari para mafia. Lagi-lagi petani turut menjadi korban.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Amar Syaifudin mengharapkan kenaikan harga beras harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani, artinya petani harus ikut menikmatinya. “Bagi saya sebagai wakil rakyat, ya membela petani. Harga beras mahal justru itu yang diharapkan petani. Cuma, kenaikan harga beras itu jangan sampai dinikmati oleh mafia dan petani tidak merasakan,” tandasnya Rabu (22/2/2023).
Bahkan, dia menilai bahwa kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini adalah permainan dari para mafia beras. Maka, dia meminta pada satgas pangan supaya lebih optimal dalam menjalankan tugasnya mengawal harga beras. Termasuk di antaranya adalah mengendalikan impor beras yang justru malah dilakukan pemerintah di tengah masa panen raya padi oleh petani.
“Kenaikan harga beras tidak dinikmati petani. Jadi, kembali lagi sebenarnya peran pemerintah terkait pengawasan distribusi beras impor itu juga. Dan terkait pengendalian harga di pasar itu sebenarnya yang bisa adalah pemerintah, kalau petani ini tidak punya kekuatan melawan tengkulak dan lainnya, apalagi distribusi beras itu sendiri,” tandas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Bahkan dia melihat untuk kalangan petani-petani kecil yang luasan lahannya tidak sampai satu hektar akan lebih merana lagi. Untuk mendapatkan modal tanam kembali saja terbilang cukup sulit. “Dinilai dari harga jual produk pertanian hampir gak bisa BEP. Artinya, petani masih belum menikmati hasil yang diharapkan. Justru harapan kita pemerintah memproteksi petani dan kenaikan harga beras dinikmati petani,” tandasnya.
Ironisnya, lanjut Amar, Bulog juga tidak bisa berperan banyak dalam masalah ini. Sebab, dalam hal penyerapan gabah dari para petani, Bulog kalah dengan para tengkulak. Untuk melakukan penyerapan atau pembelian gabah, Bulog harus menunggu perintah terlebih dulu, selain itu Bulog juga tidak memiliki anggaran yang cukup.
“Bulog juga masih menunggu penugasan, kalau ada perintah ya dilakukan. Bahkan tragisnya kalau mau beli beras, (Bulog) pinjam bank dulu sebelum anggaran cair,” tandasnya..
