Tekan Angka Stunting, Zeiniye: Pemprov Jatim Harus Sinergi Dengan Pemkab dan Pemkot

SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hj. Zeiniye menyampaikan terkait masih tingginya angka stunting di Jawa Timur perlu sinergi antara Pemprov Jatim dengan Pemkab dan Pemkot.

"Tekan angka stunting harus Pemprov Jatim harus sinergi dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten," terang Zeiniye pada Senin (13/2/2023).

Legislator dari Fraksi PPP DPRD Jatim ini menyebutkan saat ini stunting di kabupaten situbondo juga tinggi menempati urutan ke 2 tertinggi setelah Jember. Berdasarkan rilis data SSGI 2022 per september angka stunting tertinggi kabupaten jember 34,9 persen, sedangkan Kabupaten Situbondo 30,9 persen. Dengan masih tingginya angka stunting ini harus ada langkah cepat dari Pemerintah kabupaten termasuk juga sinergitas Pemerintah Provinsi Jatim juga dengan Pemerintah kota.

"Saya apresiasi terhadap langkah Pemkab Situbondo yang bergerak cepat dengan mengkolaborasi kegiatan penurunan stunting  lintas sektor. Bahkan Dinas kesehatan melalui perangkatnya sosialisasi juga turun jemput bola melalui nakesnya yang ada di desa-desa untuk mendatangi rumah warga yang punya balita untuk melakukan pemeriksaan dan penimbangan gratis yang dilakukan di posyandu atau balai desa.

"Stake holder terkait yakni ormas perempuan yang punya basis grassroot komunitas perempuan, ibu-ibu muda, Dinas Pendidikan melalui paud TK juga terlibat dalam kampanye anti stunting," jelas Zeiniye asal Dapil 4 meliputi Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.

Bahkan di tahun 2023, lanjut Zeiniye, kader posyandu yang merupakan ujung tombak kesehatan ibu dan anak di tingkat desa pun yang selama ini berpartisipasi aktif dalam menjadi agen penggerak kesehatan ibu dan anak mendapat insentif dari pemerintah kabupaten situbondo sebesar  250 ribu sebanyak 4611 kader posyandu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah kabupaten pada kader posyandu.

Adapun total anggaran yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp 1.152.750.000. Dengan anggaran sebesar itu maka diharapkan pada kader posyandu ini semakin intens bergerak masif bersama tenaga kesehatan desa untuk mendorong ibu hamil dan balita untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, mengkampanyekan hidup sehat, keluarga sehat dan lingkungan sehat sehingga angka stunting bisa menurun, begitu juga kesehatan ibu dan anak akan semakin meningkat .

Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jatim berharap agar Pemerintah Provinsi juga ada program strategis yang fokus juga dalam penurunan stunting. Tidak hanya sekedar mendorong saja tetapi harus memotivasi kabupaten/kota.

"Kesejahteraan nakes utamanya yang ditempatkan di pustu-pustu desa khususnya di dusun-dusun terpencil harus lebih diperhatikan karena di sana lah tempatnya anak-anak stunting yang mana mereka jarang tersentuh program-program kesehatan, bahkan sangat awam urusan kesehatan ibu dan anak," pungkasnya.