HPL minta Pemprov Jatim Proaktif Demi Kejar Target 98 Persen UHC di Tahun 2024
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat harus pro aktif guna tercapainya target minimum 98 persen Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang mencerminkan semua penduduk memiliki akses layanan kesehatan tahun 2024.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat harus pro aktif guna tercapainya target minimum 98 persen Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang mencerminkan semua penduduk memiliki akses layanan kesehatan tahun 2024.
"Nasional mentargetkan pada 2024 UHC bisa 98 persen. Maka pemerintah dikejar target UHC tercapai. Kita semua harus pro aktif, baik itu Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, Kepala Desa, tokoh dan masyarakat termasuk media massa," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Tari yang juga anggota Komisi E ini, cakupan penjaminan kesehatan warga Jawa Timur baru mencapai 77,61 persen dari jumlah penduduk. "Artinya, masih ada 22,3 persen yang belum tercover JKN. Diantara jumlah itu, 94.429 orang masuk dalam kategori tidak mampu," jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Tari, peran DPRD Jatim untuk optimalisasi pelaksanaan JKN mencapai UHC sangat penting. Mulai legislasi, anggaran hingga pengawasan.
Legislasi, kata dia, mendukung pembentukan raperda yang dibutuhkan sebagai produk hukum daerah untuk penguatan regulasi dan kebijakam strategis untuk menuju cakupan UHC.
"Terkait anggaran, dukungan untuk alokasi anggaran Pemprov Jatim tahun 2023 yaitu sebesar Rp 4,758 triliun atau 19,12 persen dari total belanja daerah diluar belanja gaji dsn tunjangan," bebernya.
"DPRD Jatim secara periodik melakukan pengawasan terhadap kebijakan program, anggaran dan capaian program kesehatan," tambah Tari.
Disampaikan Tari, perempuan yang aktif terjun ke masyarakat ini bahwa Pemprov Jatim telah memasukkan peningkatan kualitas kesehatan dalam tujuh prioritas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023.
Dimana, sampai Juni 2022 menurut BPJS Kesehatan Kedeputian wilayah Jatim bahwa 12 dari 38 Kabupaten/Kota yang capaian kepesertaan JKN di atas 95 persen penduduknya sehingga sudah mencapai cakupan UHC. "Nah, sisanya masih harus menjadi perhatian kita semua," pinta Tari.
