Mathur Khusyairi, Tetap Lantang Suarakan Kebenaran

Nama Mathur Husyairi tak asing lagi di telinga masyarakat, terutama di kalangan aktivis. Hal ini tak lepas dari peran dan kiprahnya dalam beramar makruf nahi munkar.

Ya, aktivis yang kini menjadi anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) itu dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan berprinsip, terutama dalam melawan korupsi, memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta kesejahteraan masyarakat kecil.

Dikutip dari tempo, Mathur merupakan pria berdarah Madura kelahiran Kalimantan Barat pada 1975. Mulai dari Sekolah Dasar hingga SMA, Mathur bersekolah di Kota Sambas. Orang tuanya asli Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Mathur mulai mengenal dalam dunia aktivis ketika membela Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat akan dilengserkan. Dari situ darah aktivisnya terus tertempa mendirikan organisasi Bangkalan Corruption Wacth (kini Madura Corruption Wacth).

Maka, tak heran bila sosok satu ini selalu kritis, terutama kepada pemerintah. Hal itu pula yang kerap terlihat saat muncul kebijakan-kebijakan kurang tepat di Pemrov Jatim.

Persoalan kemiskinan salah satunya. Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menyampaikan kritik pedas karena jumlah penduduk miskin di Jatim masih cukup tinggi, bahkan terbesar se-Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (Jatim) bertambah 55.220 orang menjadi 4,23 juta jiwa di tahun 2022. Jumlah ini juga paling tinggi dibanding Jawa Barat sebanyak 4,05 juta dan Jawa Tengah 3,85 juta.

Tak hanya itu, Mathur juga mengritik soal data kemiskinan yang tidak sinkron antara gubernur dan wakil gubernur. Padahal datanya berasal dari sumber yang sama.

“Wagub melalui Sinta Gelis mengatakan, ada penambahan angka kemiskinan di Jatim September 2022. Gubernur menyatakan ada penurunan angka kemiskinan 0,10 persen. Ini kan lucu, ndak ada kecocokan, padahal datanya sama bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.

Karena itu dia menyarankan agar Pemprov Jatim memiliki data sendiri terkait angka kemiskinan by name by adress yang selalu diperbarui dari tahun ke tahun. Menurutnya data itu penting agar Pemprov Jatim punya acuan, mana yang rumah tangga yang miskin mana yang sudah dibantu, termasuk mana yang sudah keluar dari kemiskinan atau sebaliknya.