Banggar Minta Pemprov Tindaklanjuti Temuan BPK RI

SURABAYA- Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut LHP
tahun 2005 hingga 2022, masih ditemukan sebanyak 429 temuan BPK yang
belum sesuai untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Jawa Timur.

"Ada 38 temuan yang belum ditindaklanjuti dan sebanyak 3 temuan yang
tidak dapat ditindaklanjuti,"jelas anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Jawa Timur Basuki Babussalam, senin (3/7/2023).

Politisi PAN ini mengatakan atas fakta tersebut, pihaknya minta
Pemprov Jawa Timur untuk segera menyelesaikan temuan tersebut sesuai
dengan rekomendasi BPK untuk menjadi prioritas dalam tahun 2023.

Tak hanya itu, sambung Basuki, Banggar melihat sudah saatnya Pemprov
melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan
BUMD dan penempatan SDM secara profesional dan akuntabel sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan
peningkatan target dividen yang harus disetor ke kas daerah yang
disusun dan ditetapkan dalam sebuah rencana bisnis masing-masing BUMD.

"Mengapa harus dilakukan tata kelola ulang untuk BUMD, karena kami
melihat ada BUMD yang kurang maksimal kerjanya. Bahkan temuan, ada dua
BUMD yang tidak memberikan setoran ke kas daerah, yaitu PT Jatim Grha
Utama di tahun 2022 dan PT Jamkrida di tahun 2021,"jelasnya.

Sedangkan sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan memanggil para
direksi BUMD untuk mendorong mencari mitra yang menguntungkan" Nanti
mereka ke depan harus benar-benar menghasilkan,"jelasnya.

Untuk temuan BPK RI yang belum ditindak lanjuti dan tidak
ditindaklanjuti, lanjut Adhy Karyono, pihaknya sudah koordinasi dengan
seluruh OPD untuk menyelesaikannya." Kami juga sudah koordinasi dengan
BPK untuk tidak bisa ditindaklanjuti untuk dihapuskan. Kami sudah
surati semuanya untuk secepatnya dikurangi temuan BPK
tersebut,"tandasnya.