Pertanyakan Strategi Pencapian Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 0 Persen pada 2024

H. Deni Prasetya, Jubir Fraksi Nasdem menyampaikan pendapat pansus terkait LKPJ Gubernur Jawa Timur  akhir Tahun 2022. Hal ini merespon setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membacakan LKPj 2022 di rapat paripurna DPRD Jatim, yang digelar pada Kamis (30/3/2022).  

Dua puluh tiga pertanyaan kritis yang anggota fraksi Nasdem ini menanyakan terkait pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Ia menekankan reformasi struktural apa saja  yang sudah dilakukan pemprov Jatim untuk meningkatkan daya saing daerah di era industri berbasis agro? Juga menyoal pertumbuhan ekonomi Jatim secara kumulatif pada 2022 dari sisi lapangan usaha atau supply side yang disampaikan Gubernut ditopang oleh tiga sektor lapangan usaha yaitu sektor industri pengolahan secara komulatif berkontribusi sebesar 30.60 persen di PDRB Jatim.

Kedua sektor perdagangan berkontribusi sebesar 18,67 persen PDRB Jatim, tumbuh sebesar 6,87 persen dan menyerap 20,08 persen tenaga kerja.

Ketiga yaitu, sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan berkonstribusi sebesar 11,11 persen PDRB, tumbuh sebesar 1,79 persen dan menyerap 31,31 persen tenaga kerja. Maka, oleh karena itu pihak Fraksi Nasdem mohon penjelasan dan tanggapan Gubernur Khofifah yaitu untuk mencapai target kinerja pertumbuhan perlu mempertimbangkan aspek ketahanan pangan yang terkait dengan esktensi sektor pertanian. Bagaimana Provinsi Jatim mempertahankan sektor pertanian pangan? Pihaknya juga menyoroti kinerja perdagangan antar daerah Jatim yang memuncukan angka transaksi sebesar Rp 8,08 triliun yang merurutnya masih merupakang angka komitmen dalam misi dagang dan belum merupakan angka realisai traksaksi misi dagang. Berapa angka realisasi transaksi misi dagang?

“Juga  apa saja yang menjadi kendala realisasi investasi yang sering dikeluhkan investor sehingga realisasi investasi di Jatim masih jauh untuk mencapai target 100 persen? mengingat BKPM RI mencatatkan realisasi investasi Jatim mencapai Rp 110,3 Trilliun pada 2022 yng terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal  Dalam Negeri (PMDN),” tegas anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Lebih lanjut ia menanyakan bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah agar pertumbuhan tidak selalu berimplikasi pada peningkatan ketimpangan sehingga pertumbuhan Jawa Timur lebih berkualitas juga target penghapusan kemiskinan ekstrim 0 persen pada tahun 2024 sementara di 38 kota kabuoaten masih terdapat persoalan persoalan yang, penghambat, mulai masalah SDM,  ketidak sinkronan data DTKS dan P3KE juga keterbatasan fiskal dan lain-lain.