Hasil Pembahasan di Banggar, Pendapatan dan Belanja APBD Jatim 2024 Bertambah Signifikan

Pembahasan APBD Jatim 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD  Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nampaknya membuahkan hasil positif. Sebab, target pendapatan dan belanja daerah akhirnya naik signifikan dibanding proyeksi dalam Nota Keuangan Gubernur Jatim.

 

Hal itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD Jatim Dra Hj Khofidah dalam Laporan Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda APBD Jatim 2024 pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (13/11/2023) dipimpin wakil ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar.

 

Dalam paparannya Khofidah menjelaskan bahwa ada tujuh prioritas pembangunan Jatim tahun 2024. Diantaranya, percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah.

 

Kemudian pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi. Peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

 

"Terakhir optimalisasi gangguan ketertiban umum serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," jelas politikus asal PKB.

 

Untuk mencapai target prioritas pembangunan daerah tahun 2024 serta sesuai dengan hasil penggalian potensi pendapatan daerah dengan semua OPD penghasil, maka Banggar dan TAPD sepakat untuk menaikkan target Pendapatan Daerah dalam APBD 2024.

 

"Pendapatan daerah ada penambahan sebesar Rp.2.503.782.578.730 sehingga proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 yang awalnya sebesar Rp.28.914.382.132.277 berubah menjadi Rp.31.418.164.711.007," beber Khofidah.

 

Kenaikan pendapatan daerah itu, lanjut politikus asal dapil Malang Raya berasal dari PAD sebesar Rp.811.875.227.730 dan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp.1.691.907.351.000.

 

"Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.31.418.164.711.007 itu terdiri dari PAD sebesar Rp.20.392.168.927.007. Pendapatan transfer Rp.10.996.697.112.000, dan lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp.29.298.672.000," jelasnya.

 

Sementara untuk belanja daerah  APBD 2024 juga bertambah menjadi Rp.33.265.021.983.864. Digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp.22.494.690.456.093. Belanja Modal Rp.1.684.460.493.393 lalu Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp.630.542.045.573 sab Belanja Transfer Rp.8.455.38.988.806. 

 

"RAPBD Jatim 2024 diperkirakan defisit sebesar Rp.1.846.857.272.857 yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto," kata Khofidah.

 

Sedangkan untuk pembiayaan daerah pada RAPBD Jatim 2024 diproyeksikan sebesar Rp,1.846.857.272.857 yang berasal dari penerimaan pembiayaan dari perkiraan Silpa 2023 sebesar Rp.1.856.033.895.097 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.9.176.622.240.

 

"Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp,1.846.857.272.857 yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan," kata Khofidah.

 

Banggar DPRD Jatim juga memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu dilaksanakan Pemprov Jatim pada 2024. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada quartal ketiga 2023 sebesar 1,79%. Perlambatan pertumbuhan ini harus menjadi perhatian serius.

 

"Banggar meminta Pemprov Jatim melakukan berbagai terobosan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target maksimal yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebesar 3,45% sampai dengan 5,15%," pinta Khofidah.

 

Menanggapi perlambatan pertumbuhan ekonomi quartal ketiga 2023, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa yang mengalami penurunan itu bukan hanya Jatim tapi semua karena bersifat nasional.

 

"Pertumbuhan ekonimi Jatim antar quartal tergolong tinggi sekitar 1,23%. Artinya tahun lalu di quartal ketiga volume ekonomi Jatim lagi tinggi tingginya sehingga yoy dan q to q serta c to c juga perlu dilihat secara kumulatif dari awal tahun sampai saat ini. Jadi secara nasional memang perlu ada penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi," kata Emil. 

 

Selain menjaga kelancaran ekonomi, Pemprov Jatim tetap optimis pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat signifikan. Mengingat, kondisi alam yang mudah mudahan semakin bersahabat. Terutama untuk sektor pertanian memasuki musim penghujan jangan sampai terjadi banjir sehingga perlu dilakukan antisipasi dengan baik.

 

"Ibu Gubernur memberikan keteladanan langsung Ing Ngarso Sung Tulodo bersih bersih sungai secara gotong royong. Harapannya jajaran bupati/walikota, camat, lurah/kades hingga RT/RW bisa membersihkan saluran air agar tidak terjadi banjir," ujar Emil.

 

Sementara untuk penambahan pendapatan dan belanja daerah, lanjut Emil karena adanya asumsi peningkatan PAD dan peningkatan dana transfer itu dipengaruhi fakta fakta atau informasi yang sifatnya eksternal terhadap Jatim baik karena regulasi dan lain sebagainya.