DPRD Jatim Menerima LKPJ Gubernur Tahun 2022 dengan Berbagai Catatan dan Rekomendasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyatakan setuju dan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (17/5/2023). Persetujuan tersebut diambil setelah 9 fraksi menyatakan menerima LKPJ tersebut.

Meski fraksi-fraksi menyatakan menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022, namun mereka memberikan berbagai catatan dan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh eksekutif. Selain itu, rekomendasi tersebut juga diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan ke depan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya Hari Putri Lestari (HPL) memberikan banyak catatan dan rekomendasi. Antaranya lain terkait dengan penjabaran Visi “Adil” merujuk pada pengertian bahwa pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dijalankan melalui tata kelola pemerintahan menuju pada pemerataan hasil-hasil pembangunan yang seimbang.

“Namun demikian, Indeks Gini 2022 tidak mengalami pergerakan positif dibanding tahun sebelumnya. Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada September 2022 adalah 0,365 lebih baik dibanding rerata nasional 0,381, namun sedikit memburuk dibanding September 2022 yang adalah 0,364,” jelas HPL.

Dia melanjutkan bahwa kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi warga Jawa Timur berada dalam kategori sedang. Sehingga, lanjutnya, perlu penjelasan yang komprehensif, mengapa pola seperti ini terjadi, karena sepanjang empat tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Indeks Gini relatif tidak bergerak dan belum mengalami perbaikan.

Bahkan, berdasrkan dokumen RKPD tahun 2022 maupun dokumen LKPJ Gubernur tahun 2022 serta Dokumen Jawaban Eksekutif tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang strategi Eksekutif untuk memperbaiki keadaan ini.

Fraksi PDIP juga menyoroti masalah ekonomi Jatim. Di mana, tak kurang dari 60,38% perekonomian Jawa Timur sesungguhnya ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu  sektor industri pengolahan (30,60%), perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor (18,67%), serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (11,11%). Namun demikian, perhatian kepada sektor UMKM padat karya patut diberikan melebihi perhatian kepada sektor industri padat modal.

“Fraksi PDI Perjuangan tidak menitikberatkan perhatian sekadar pada kenaikan investasi di sektor padat modal yang berpotensi membiaskan persoalan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Laporan sebagaimana diungkap pada dokumen LKPJ tahun 2022 halaman I-137 hingga I-142 tersebut jelas tidak mencerminkan upaya pencapaian visi ADIL sebagaimana dinarasikan Eksekutif,” katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa dokumen LKPJ tahun 2022 juga tidak menyajikan penjelasan tentang langkah langkah strategik yang diambil beserta hasil kinerjanya demi mewujudkan visi ADIL dalam RKPD tahun 2022. TPT tahun 2022 ini mengalami perbaikan menjadi 5,49% dengan pengurangan sebesar 20ribu dibanding tahun 2021. Namun, pengurangan TPT tersebut tidak berasal dari kinerja investasi.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif untuk memastikan proses Transfer of Knowledge dari pengusaha/industri besar kepada para pelaku UMKM demi terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kokoh,” tandas HPL.

Untuk itu, Fraksi PDIP merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengedepankan upaya guna menurunkan Rasio Indeks Gini dengan mendorong hadirnya program-program ekonomi kerakyatan yang bermakna dan berdampak bagi semua golongan. Terlebih lagi pada wilayah-wilayah dengan kantung kemiskinan terbesar serta peningkatan pembiayaan, termasuk menjamin tidak berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani, dan pemberdayaan pada sektor pertanian agar lebih produktif dan sanggup meningkatkan daya saing termasuk pada optimalisasi pengelolaan pasca panen.

Sementara itu, juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra, HM Rofiq mengatakan bahwa caoaian capaian-capaian yang disajikan dalam LKPJ masih belum sepenuhnya mencerminkan kinerja real eksekutif selama tahun 2022. Terbukti dari masih adanya kontradiksi antara satu capaian dengan indicator lain yang justru menunjukkan hasil sebaliknya.

Untuk itu, fraksi Partai Gerindra memberikan rekomendari terhadap beberapa hal yang dinilai masih harus ditingkatkan lagi. Di antaranya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), di mana perlu adanya sinkronisasi program pelatihann kerja dengan program lanjutan sehingga mampu memulai usaha atau mendapatkan pekerjaan.

“Peningkatan peran serta BUMD untuk turut berkontribusi secara signifikan melalui program program terencana dan terukur guna menurunkan TPT dengan target utama pada wilayah-wilayah dengan TPT tinggi,” tandasnya.

Sedangkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, fraksi partai Gerindra memberikan perhatian pada sector pertanian. Dia memandang bahwa perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas industry berbasis agro serta mengembalikan pola piker melalui sosialisasi bahwa agro industry semakin menjanjikan secara ekonomi.

Sedangkan juru bicara dari fraksi PAN, Heri Romadhon mengatakan bahwa program industry agro dinilai masih kurang mempunyai daya ungkit pada kemiskinan perdesaan. Untuk itu, Fraksi PAN mendorong bukan hanya dukungan anggaran pada isu agro, tetapi juga program terus menerus dievaluasi dan inovasi baru untuk program yang berkelanjutan.

“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022, tentu menjadi perhatian bersama, dengan konteks pasca pandemic. Dengan target 5,42-3,83%, TPT tahun 2022 hanya tercapai 5,49%. Angka ini memang lebih baik dibandingkan 2012 yang sebesar 5,74%. Maka, Fraksi PAN perlu memberikan catata tebal pencapaian target TPT ini hrus dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tandas Heri.

Selain itu, Fraksi PAN juga menekankan pada permasalahan di BUMD. Dia menandaskan bahwa BUMD yang tidak sehat dan tidak mampu setor deviden merupakan persoalan lama yang butuh keberanian untuk melakukan perubahan.

“Maka Fraksi PAN meminta gubernur melakukan audit menyeluruh terharap BUMD yang bermasalah dan rugi baik dari sisi legal, termasuk maladministrasi atau keuangan dan sebagai KPM untuk memutuskan nasib BUMD,” tandasnya.