Nilai Besaran Pupuk Subsidi yang Dibagi Sebaiknya Dikurangi Namun Kuantitas Objek Penerima Diperbanyak

Fenomena El Nino telah membawa dampak  kekeringan akibat cuaca panas termasuk  di wilayah  Jatim. Area yang terdampak termasuk beberapa wilayah area pertanian dan perkebunan di Jatim. Jatim sebagai lumbung padi Nasional dikhawatirkan akan mengalami penurunan produktifitas penghasil padi yang menyangga kebutuhan pangan nasional.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) provinsi Jatim, sudah ada setidaknya 937,85 pertanian padi terdampak kekeringan. Menyebabkan 29 hektar di antaranya alami puso. Sawah terdampak kekeringan tersebar di delapan kabupaten. Paling luas berada di kabupaten Lamongan dengan 885,6 hektar area sawah alami kekeringan.

Mengacu data, keseluruhan  lahan padi yang mengalami gagal panen karena puso per  11 Juli 2023 kemarin terpantau seluas 200,58 hektare. Yang lokasinya terletak di  Kabupaten Lumajang  mencapai 183,58 hektare dan Kabupaten Malang 2 hektare, lahan seluas 2 Hektar di wilayah kabupaten Jombang dan 1 hektare di kabupaten Lamongan yang diakibatkan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Banjir Kadistan Dydik menjelaskan bahwa pihaknya  segera menyusun langkah langkah agar resiko  gagal panen bisa diminimalisir. Diantaranya  strategi percepatan tanam dan mengoptimalkan lahan tadah hujan melalui kesiapan sarana produksi pertanian (saprodi) serta alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk lahan di kawasan potensi bencana banjir. Selanjutnya, melaksanakan Bantuan Benih Puso atau Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui sosialisasi dan imbauan kepada petani untuk mengikuti AUTP bagi wilayah yang rawan kekeringan. Termasuk juga mengoptimalisasi sumur, pompa, biopori, embung atau longstorage.

Namun pemerintah tetap dengan keputusannya untuk mengimport beras sebanyak 1,3 juta ton dalam rangka mengantisipasi fenomena kekeringan akibat  elnino.  Upaya pemerintah menstabilisasi ketahanan pangan nasional guna memenuhi kebutuhan stok cadangan beras pemerintah atau CBP, tapi keputusan ini mendapat berbagai tanggapan beragam, salah satunya DR Iwan Achmad Zunaih, anggota Komisi B, DPRD Jatim dari fraksi Nasdem.

Pihaknya menjelaskan sesuai data kabupaten Lamongan memiliki luasan lahan petanian cukup luas , sekitar 154.204 hektar dan menghasilkan sekitar1/196.310 ton padi per Januari-Desember 2022. Tak ayal, Lamongan merupakan salah satu lumbung padi dan penopang dari pada kebutuhan maupun kemandirian pangan khususnya Jatim dan nasional. Lamongan memiliki nilai strategis, sebagai salah satu kabupaten penghasil padi terbesar selain Ngawi dan Trenggalek. Maka, ini perlu adanya satu perhatian secara bersama sama, agar produktiftas penghasil padi terbesar di Jatim ini tetap konsisten.

“Pemikiran pemerintah yang pragmatis, tetap import tidak melihat efek lain. Tidak dipungkiri El nino menyebabkan penurunan kapasitas produksi. Pokok pangkalnya, kebijakan import dilakukan untuk mengamankan kebutuhan pangan nasional. Tetapi yng perlu kita pikirkan nasib 40 juta lebih pelaku pertanian. Import ok, tapi tidak harus selalu seperti itu harus dipikirkan nasib petani. Bagi petani yang mayoritas tinggal di desa, kalau tidak bertani, ya tidak makan. Jika  gagal panen parktis petani tidak bisa makan. Kenapa pemerintah tidak fokus perbaikan irigasi, menyalurkan air dari daerah lain. Pemerintah itu punya wewenang untuk mengadakan perbaikan irigasi untuk menyuplay kebutuhan air untuk lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan” Kata pria yang juga menjabat Rektor INSUD  Lamongan ini.

Menurutnya pemerintah harus juga berpikir keberlansungan dan keberlanjutan nasif petani, bagaimana kekeringan ini tetap membuat mereka tetap bertani dan produktif dengan mengfasilitasi apa yang bisa mendukung aktifitas pertanian mereka. Kendati masyarakat Lamongan belum terpengaruh elnino Namun terkendala pembagian pupuk subsidi yang belum merata.

“Terkait pupuk, menurut saya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah pusat.  Salah satunya dengan mengurangi nilai subsidi tapi jumlah penerima subsidi diperbanyak. Jangan berpikir petani miskin sekali. Harga mahal sedikit gapapa , yang penting barangnya ada dan mudah didapatkan. Masalahnya, soal pupuk semuanya disentralisasi di  kemenetrian pertanian, provinsi tidak punya wewenang. Sementara distribusi tidak jelas, banyak petani tidak dapat jatah pupuk. Kebutuhan riel di lapangan tidak terkaver. Menurut saya, ya itu tadi, jumlah besaran subsidi dikurangi. Tapi dari sisi kuantitas  objek penerima subsidi diperbanyak” tandas sekretaris Fraksi Nasdem ini.

Pihaknya juga menganjurkan agar pemerintah update data penerima pupuk subsidi. Selama ini terkesan lambat sekali dan  tidak ada perubahan data terbaru. Penerima pupuk subsidi berbasis poktan  di kabupaten/kota menggunakan data lama, jadi kasus yang terjadi  terulang lagi. Masih banyak yang tidak terkaver kebutuhan pupuknya. Tetapi pihaknya bersyukur, petani tambak mulai dihitung, saat ini sudah mendapat subsidi pupuk juga.

“Impor besar sebagai upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan  pangan nasional,  is ok. Tapi harus berpikir nasib petani. Upayakan itu cara cara dan strategi peningkatan produkstifitas padi dulu jangan pragmatis dan kebijakan instan berbasus kebutuhan. Apapun yang terjadi, faktor alam apapun tetap bisa kita ihtiyarkan. Tidak mungin Allah SWT membiarkan kita dalam kelaparan” tutupnya mengakhiri perbincangan.