Kerja Tim Identifikasi Seragam Sekolah Dindik Jatim Dipertanyakan

Komisi E DPRD Jatim bakal mempertanyakan hasil dari tim identifikasi bentukan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim soal penjualan seragam sekolah. 

Hal itu akan ditanyakan komisi bidang Kesra kepada Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai saat pembahasan APBD 2024 dengan Dindik Jatim di Kota Batu, Selasa (31/10). 

"Sampai detik ini saya di Komisi E bertanya, apasih hasilnya dari sekian kasus dan isu yang mencuat beberapa bulan lalu itu.

"Kami akan pertanyakan itu besok saat pembahasan APBD 2024 dengan Dindik Jatim di Batu. Dari temuan mereka ini dimana saja sekolah yang masih menjual seragam," kata anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi, Senin (30/10).

Disamping itu, Mathur juga bakal mempertanyakan kelanjutan intruksi Gubernur Khofifah soal pengembalian uang seragam yang terlanjur dibeli wali murid.

"Bu Gubernur kan sudah mengintruksikan dan meminta wali murid SMAN I Kedungwaru Tulungagung yang membeli seragam dengan harga Rp2,3 juta untuk mengembalikan seragam yang sudah dibeli. Nah, pihak sekolah nanti akan mengembalikan uang wali murid tersebut secara penuh. Ini sampai dimana," ujar politisi PBB ini. 

Mathur menjelaskan kalau nantinya Kepala Dindik Jatim tidak bisa menjawab artinya tim yang dibentuk Gubernur ini membohongi publik. "Jangan sampai ucapan itu hanya mengobati kekecewaan masyarakat tapi kemudian kerjanya gak jelas," ungkapnya.

Disamping itu, politisi asal Madura ini juga akan menagih janji soal seragam grartis di tahun 2024 yang sempat dikemukakan oleh Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai.

"Apakah anggaranya masuk di 2024 tidak. Ini kami kejar karena sesuai program yang digaungkan yakni pendidikan gratis berkualitas atau TisTas. Apalagi porsi anggaran untuk Dindik di tahun 2024 saya cek Rp8,5 triliun," pungkasnya. 

Terpisah, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) bersifat mutlak. Pihaknya tidak menginginkan ada seseorang tidak bisa sekolah karena terkendala biaya. 

"Itu tidak berhenti bukan hanya pada SPP. Nah, itulah sebabnya ada program untuk siswa-siswi yang kurang mampu sehingga mereka tidak dibebani," ujarnya.

Seharunya, lanjut Emil Dardak, memastikan bahwa selain SPP gratis mereka yang berhak mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu mendapatkannya. 

"Ada permasalahan kedua, terlepas dia mampu atau tidak mampu tidak boleh ada paksaan, untuk kemudian beli di satu sumber. Apalagi kalau dianggap harganya lebih tinggi daripada di pasaran," ungkap pria yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini.

"Hal ini yang kita rasa perlu dilihat jangan dicampur tapi sama-sama penting. Tentu tidak boleh dipaksa beli (seragam, red). Dan KIP itu juga bisa digunakan untuk membeli seragam itu," tandasnya.