Perempuan Harus Mau Bersinergi dalam Mensukseskan Pemilu 2024 yang Rukun, Damai, dan Demokratis

Peran dan keterlibatan perempuan dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu yang damai dan sukses adalah mutlak, seperti  harapan kita semua. Pemilu inklusif harus mampu menjangkau setiap kelompok masyarakat agar mereka memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.  Begitu besar peran dan kontribusi perempuan dalam ikut mendukung terwujudnya kuota keterwakilan perempuan di DPR agar mampu merepresentasikan keinginan para perempuan di luar sana. Dalam PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 1 huruf (c), antara lain daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan minimal  30 persen di setiap dapil, artinya, setiap tiga orang dapat paling sedikit satu orang bakal calon perempuan

Keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi Pemilu 2024 tidak hanya untuk memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan. Juga memberikan ruang pada perempuan untuk  berekspresi dalam menyampaikan kepentingan politik secara mandiri. Sehingga bisa mengurangi tingkat diskriminasi terhadap perempuan. Meningkatkan keadilan gender di semua aspek kehidupan, baik dalam ruang  pendidikan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

“Dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk peningkatan kualitas dan kuantitas peranan perempuan memperbaiki demokrasi bisa tercapai dengan baik melalui instrumen Pemilu. Terkait kuota 30% perempuan terutama agar mampu mewujudkan keinginan-keinginan dan kepentingan banyak perempuan untuk Indonesia yang jauh lebih baik.” ujar Anggota Komisi D dari fraksi Golkar Sri Hartatik.

Peningkatan peran Perempuan dalam Pemilu tahun 2024 sangat penting. Hal ini selain untuk membuka wawasan perempuan sekaligus mengajak untuk terlibat langsung dalam Pemilu 2024.

“kontribusi perempuan tidak hanya semakin membuka wawasan dan ajakan agar perempuan menjadi semakin cerdas dan terlibat aktif dalam Pemilu, tetapi juga bersama-sama, bersinergi dengan penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, dan  DKPP dalam mensukseskan Pemilu 2024 yang rukun, damai, dan demokratis,” tambah politisi Partai Golkar yang berangkat dari dapil Jatim VIII meliputi kota dan Kabupaten Kediri.

Politisi perempuan satu satunya di fraksi Golkar DPRD Provinsi Jatim ini juga mendorong Keterwakilan Perempuan: Kami akan bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon pemilu dan berpartisipasi dalam politik. Juga upaya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan bagaimana mereka dapat mendukung perempuan yang mencalonkan diri. Mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif  baik dalam dialog politik, perdebatan, dan pengambilan keputusan yang relevan dengan Pemilu Tahun 2024.