Anggota DPRD Jawa Timur, Satib komitmen memajukan masyarakat perkotaan di Jember dengan kemandirian dalam menambah penghasilan.
Anggota DPRD Jawa Timur, Satib komitmen memajukan masyarakat perkotaan di Jember dengan kemandirian dalam menambah penghasilan.
Anggota DPRD Jawa Timur, Satib komitmen memajukan masyarakat perkotaan di Jember dengan kemandirian dalam menambah penghasilan. Mengingat selama ini pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan pedesaan lewat dana desa, sehingga perkotaan jarang tersentuh. Hal itu disampaikan Satib usai serap aspirasi di MH Thamrin 157, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Rabu 24 Januari 2024.
Satib mengaku selama ini anggaran untuk pembangunan perkotaan terbatas. Untuk itu, ia ingin memberdayakan masyarakat perkotaan Jember dengan anggaran dari Provinsi Jawa Timur dan sharing pemerintah kabupaten.
Politisi asal Partai Gerindra itu mengaku sebelumnya serap aspirasi dirinya menggarap daerah desa. Namun reses kali ini, Satib fokus wilayah perkotaan. Mengingat wilayah perkotaan dibackup oleh kelurahan.
"Di wilayah perkotaan, kalau tahun lalu ini saya reses di desa-desa. Tapi di tahun ini saya laksanakan di wilayah perkotaan," ujar Satib, dikonfirmasi, Senin 12 Februari 2024.
Politisi asal Partai Gerindra itu menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa berbeda dengan perkotaan. Jika pembangunan infrastruktur desa masih bisa dicover oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sementara perkotaan tidak dicover ADD atau DD. Perkotaan hanya mendapat alokasi dari APBD Kabupaten Jember.
"Ketika di sini menyangkut infrastruktur, yang perlu kita support ini kalau di pedesaan masih bisa di cover dari ADD dan DD. Tapi kalau di perkotaan ini tidak ada anggaran di kelurahan, sehingga masyarakat di sini hanya semata-mata. mengharapkan dari APBD," terangnya.
Meski mendapat alokasi dari APBD, Satib menyebut anggaran tersebut terbatas. Mengingat harus dibagi untuk seluruh wilayah Kabupaten Jember.
"Sehingga banyak keluhan yang disampaikan ke kami, ketika di sini lurah meminta ke RW untuk mengusulkan, bolak-balik diusulkan tapi bahkan ada yang sampai 5-6 tahun diusulkan tidak pernah realisasi ya karena keterbatasan anggaran APBD," ungkapnya
Pria yang menjabat anggota Komisi D DPRD Jatim itu menegaskan, ketika masyarakat memiliki wakil di dewan, maka bisa membantu memperjuangkan anggaran lewat APBD Provinsi Jawa Timur.
"Ketika ada DPR khususnya dari provinsi yang sudah turun selama ini, maka ini betul-betul menjadi sandaran masyarakat. Ini satu momen yang harus saya tangkap agar saya betul-betul bisa mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat daerah pemilih saya," ucapnya.
Satib membeberkan kalau di pedesaan yang diperlukan masyarakat adalah perbaikan infrastruktur dan drainase. Sementara di perkotaan adalah tenda.
Tenda bisa dipakai ketika ada masyarakat yang meninggal dunia atau mempunyai hajat. Mengingat masyarakat itu tidak semuanya cukup digelar di rumah sehingga harus sewa tenda.
"Maksud kami daripada masyarakat ini menyewa tenda di tempat persewaan pasti harganya mahal tapi kalau di RW punya tenda. Maka saya harapkan keluarga besar warga di situ bisa pakai punyanya RW dengan harga yang lebih murah," terangnya.
Jika balai RW mempunyai aset tenda, bisa membuka lapangan kerja masyarakat sekitar. Tenda bisa disewakan dengan harga murah. Mengingat bongkar pasang tenda tentunya membutuhkan tenaga dan perawatan.
