9 Fraksi DPRD Jatim Sampaikan Pemandangan Umum Raperda RUED
Sebanyak 9 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Perda tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Timur tahun 2019 - 2050.
Sebanyak 9 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Perda tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Timur tahun 2019 - 2050.
Pemandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, pada hari Kamis 21 Maret 2024.
“Rapat DPR yang terhormat, perlu diketahui, bahwa penyampaian nota penjelasan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2018, tentang Rencana Umum Energi daerah tahun 2019-2050, telah disampiakan Pj Gubernur pada tanggal 18 Maret yang lalu,” terangnya.
“Dan selanjutnya pada hari ini kita dengarkan bersama pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda dimaksud,” katanya.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono telah menyampaikan nota penjelasan usulan Raperda RUED Jatim. Usulan Raperda ini mengacu pada ketentuan tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub bidang Energi Baru Terbarukan.
“Dalam rangka pembauran energi di Jawa Timur, maka ditetapkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur, tahun 2019-2050, yang memuat kebijakan dan strategi guna mewujudkan kemandirian energi,” jelasnya.
“Rencana Umum Energi Daerah Provinsi-RUED, dimaksudkan sebagai komitmen dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan terkait energi daerah,” tambahnya.
Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 - 2029 dimana capaian target Bauran Energi merupakan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.










