Ekonomi 2024 Melambat, Pemprov Diminta Langkah Taktis dan Strategis

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PBB dan Hanura DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jatim agar membuat  langkah taktis dan strategis dari dalam mengadapi pelambatan ekonomi di tahun 2024.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PBB dan Hanura DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengaku saat ini nilai tukar Dollar terhadap rupiah sudah menembus angka Rp 16.000. Tentunya hal ini akan memiliki dampak terhadap perekonomian daerah, termasuk Jawa Timur.

“Melambatnya ekonomi ini dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi global. Jika terus dibiarkan, akan  mempengaruhi perekonomian nasional dan regional Jawa Timur 2024,” ujarnya, Rabu 22 Mei 2024.

Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim itu, perlambatan ekonomi masyarakat sudah dapat dilihat pada tahun 2023. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Jatim pada 2023 tumbuh pada angka 4,9 persen. Hal ini akibat sejumlah kejadian ekonomi penting, baik dalam maupun kondisi global, termasuk kondisi alam yang kurang bersahaba seperti halnya El Nino.

Dwi menilai pertumbuhan 4,9 persen masih lebih kecil disbanding sebelum pandemi Covid-19.  Perekonomian Jatim tahun 2023 jika diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.953,54 triliun. Sementara PDRB per kapita mencapai Rp 71,12 juta rupiah.

 "Ekonomi Jawa Timur tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 28,70%,” tuturnya.

Politisi asal dapil Malang Raya dan Batu itu membeberkan, jika dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 16,13%.

Dwi meminta agar Pemprov bisa mengoptimalkan anggaran belanja di sektor pertanian dan kelautan sehingga perlambatan ekonomi sektor agro tidak terjadi pada tahun berikutnya. Di sisi lain, faktor cuaca El Nino dijadikan acuan perlambatan produksi pertanian pangan, harus dikoreksi, karena menurut statistik produktivitas petani justru meningkat pada 2023 dibanding tahun 2022. “Jika dilihat pada naiknya angka Nilai Tukar Petani (NTP) yakni dari  102,47 menjadi 109,44,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jatim tidak boleh hanya berkutat pada pendekatan konsumsi PDRB dalam pencapaian target Indeks Kinerja Utama (IKU). Namun harus memberi perhatian pada pendekatan produksi untuk melahirkan kebijakan dan anggaran daerah yang tepat terhadap sektor produksi yang akan mendapat perhatian, seperti sektor pertanian, sektor  industri pengolahan, dan sektor migas.