gerbang baru nusantara

Wakil Komisi B Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Perhutanan Sosial

Kab. Bondowoso - Wakil Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mahdi mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi perhutanan sosial di Wilayah Kabupaten Bondowoso mengingat Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Bahkan, pada tahun 2021, Jatim juga menempati posisi teratas dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan).

Rahmat Hidayat
Jumat, 07 Juni 2024
Bagikan img img img img
Wakil Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mahdi mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi perhutanan sosial di Wilayah Kabupaten Bondowoso.

Kab. Bondowoso - Wakil Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mahdi mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi perhutanan sosial di Wilayah Kabupaten Bondowoso mengingat Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Bahkan, pada tahun 2021, Jatim juga menempati posisi teratas dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan).

“Alhamdulillah, melalui Kunjungan ini adalah kami ingin terus mendorong upaya untuk meningkatkan penghasilan hasil hutan dengan kerjasama antar kedinasan ini diharapkan mampu memanfaatkan potensi hutan secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai hutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Mahdi usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ke UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan, si Kab. Bondowoso, Jum’at (7//6/2024).

“Pemanfaan hutan yang memiliki dampak positif terhadap masuknya penghasilan hutan yang menikmati bukan hanya Dinas Kehutanan .Seperti hutan yang ditanami jagung otomatis nilai lebihnya adalah hasil pertanian. Hutan ditanami tebu yang menikmati hasil  perkebunan.  Kemudian ada yang dikerjasamakan dengan peternak, kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan nilai hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya” imbuhnya.

Mahdi juga menambahkan ada beberapa kendala terkait minimnya anggaran untuk pelaksanaan program-program yang ada di UPT ini.

“Yang utama adalah angggaran sehingga Dinas Kehutanan dan cabangnya bisa menjalankan program perhutanan sosial. Pemerintah sebaiknya menggelontorkan anggarannya, sehingga keinginan pemerintah bisa terwujud, dan tinggal membuat program prioritas saja,” ujarnya

“ Tapi  target kita adalah bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan hutan untuk rakyat. Pemanfaatkan daerah Jawa Timur yang memiliki potensi wisata alam yang bagus sangat mendukung untuk bisa dikembangkan menjadi spot-spot wisata alam tambahnya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu