Kontribusi PAD Jatim Perlu di Genjot, Tahun 2023 Jadi Yang Terburuk

Realisasi pendapatan daerah Jawa Timur masih belum memenuhi target. Sehingga kinerja Pemprov Jatin terus mendapat kritikan karena dirasa kurang optimal.

Pendapatan daerah di tahun 2023 memburuk, karena lebih rendah dibandingkan 2021 dan 2022 saat pandemi Covid-19 menyerang.

"Hal ini sungguh sangat disayangkan. Sebab besarnya kontribusi PAD dalam pendapatan daerah menunjukkan indikator
kemandirian fiskal daerah," kata Jubir F PKB DPRD Jatim, Khofidah saat sidang paripurna dengan agenda Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Senin 24 Juni 2024.

Anggota Komisi D ini menuturkan, sejauh ini level kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Timur belum mencapai titik yang optimal. Pemprov Jatim
juga dianggapnya belum bisa menjadi dirijen atas orkestrasi akselerasi kemandirianfiskal daerah di level kab/kota se-Jatim.

"Sehingga ketimpangan level kemandirian fiskal daerah di Jatim masih sangat terasa," ujarnya.

"Dilihat dari sisi kontribusi terhadap struktur PAD, pada tahun 2021 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar 2,15 terhadap PAD. Sedangkan tahun 2022 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan hanya berkontribusi 2,08 persen.

"Di tahun 2023 kontribusi tersebut kembali turun menjadi 2,06 persen. Hal ini sungguh disayangkan," kata dia.