Sejahterakan Pedagang Pasar, Sidoarjo Layak Punya BUMD Pasar
Kesejahteraan pedagang di Sidoarjo menjadi perhatian dari anggota DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi. Politisi PAN tersebut berharap para pedagang sebagai penggerak ekonomi utama di wilayah tersebut bisa sejahtera.
Kesejahteraan pedagang di Sidoarjo menjadi perhatian dari anggota DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi. Politisi PAN tersebut berharap para pedagang sebagai penggerak ekonomi utama di wilayah tersebut bisa sejahtera.
Pria yang juga anggota komisi C DPRD Jawa Timur tersebut kali ini menemui para pedagang di wilayah tersebut. Disalah satu pasar Sidoarjo, Khulaim Junaidi mengaku untuk mewujudkan agar pasar perekonomiannya kembali bergairah perlu dukungan dari pihak terkait agar para pedagang tetap jualannya laris dan tidak merugi. Salah satu upayanya yakni selain penataan pasar juga perlunya pelatihan kepada pedagang agar mereka juga bisa berjualan online.
“Perlu pelatihan agar mereka bisa berjualan online, karena saat ini pasarnya memang tidak seperti dulu, persaingan bisnis online sudah menjadi tantangan. Pedagang harus dilatih agar mereka juga bisa berjualan online,” ujarnya di pasar Larangan Sidoarjo, Kamis (25/7/2024).
Penataan pasar, kata dia juga diperlukan terutama pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Sebab saat ada pedagang yang jualan didepan pasar maka bisa memastikan pedagang yang ada di dalam pasar.
Untuk mendukung para pedagang pasar dan mengoptimalkan pasar yang ada, lanjutnya kedepan juga diperlukan adanya badan khusus yang mengurusi pasar . "Seperti dibentuknya Perusahaan Daerah Pasar atau PD Pasar sehingga dari badan milik daerah ini bisa lebih focus mengurusi persoalan pasar hingga bagaimana mewujudkan pasar yang ramai dan pasar yang nyaman untuk berbelanja, "terangnya.
Sementara itu,terkait anggaran untuk seluruh RT di Sidoarjo yang akan digelontorkan jika menang pilkada Sidoarjo, Khulaim Junaidi mengatakan tentunya dengan pencegahan kebocoran anggaran diharapkan bisa untuk menggelontorkan bantuan tersebut. Tak hanya itu,lanjutnya,bagi hasil pajak kendaraan bermotor kabupaten data 65% provinsi 35% amanat dari UU 1 th 2022 berlaku tahun 2025 sehingga ada pelampuan pendapatan tahun 2025 kurang lebih 400- 500 M,
" Saya berharap nantinya agar wajib pajak tepat waktu maka peran RT dibutuhkan. Oleh sebab itu saya mendorong wajib pajak taatk bayar pajak,"jelasnya.










