Penyusunan Kebijakan Fiskal Harus Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemprov Jatim dalam menyusun kebijakan fiskal agar lebih adaptif dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Mengingat dalam menghadapi tantangan global dan lokal harus lebih efektif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jatim, Suwandy mendorong Pemprov agar lebih meperinci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi NasDem menilai alokasi dana minimal 20% untuk pendidikan dan 40% untuk infrastruktur menunjukkan komitmen pemerintah.

“Meski demikian monitoring dan evaluasi terhadap output dan outcome dari belanja tersebut harus ditingkatkan,” pinta Suwandy, saat membacakan pemandangan umum Fraksi NasDem DPRD Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Kamis 25 Juli 2024.

Suwandi berharap dalam P-APBD 2024 fokus pada program prioritas yang selaras dengan indikator kinerja utama sehingga dapat jelas dan terukur. Tentu hal ini memerlukan sinergi antara berbagai sektor dan tingkat pemerintahan agar pencapaian target dapat terpantau dengan baik.

Politisi yang berangkat dari Dapil Mojokerto, Jombang itu membeberkan bahwa belanja daerah ada kenaikan, dimana semula dianggarkan sebesar Rp 33, 265 Trilun naik menjadi Rp 35, 633 Triliun. Artinya ada penambahan Rp 2,368 Triliun.

“Belanja pegawai dan hibah, Pemprov  harus mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, dengan memperhatikan rasionalisasi anggaran dan penghindaran pemborosan,” harapnya.

Politisi yang mempunyai latar belakang aktivis buruh itu menegaskan, meski belanja operasi dan modal meningkat signifikan, Fraksi NasDem mendesak menerapkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Dengan begitu, tidak hanya sekadar meningkatkan anggaran tetapi juga mencapai tujuan pembangunan yang jelas.

Terkait pembiayaan deficit, Fraksi NasDem mengingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), terutama pembiayaan hutang daerah untuk pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.

“Ini strategi yang bisa efektif jika dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” pungkasnya.