Komisi E DPRD Jatim Dorong Langkah Progresif untuk Penanggulangan Kemiskinan

Jawa Timur masih menghadapi tantangan berat dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun menurut data Badan Pusat Satistik (BPS) per Maret 2024, Jawa Timur menjadi provinsi penurunan tertinggi secara nasional sebesar 0,56%, namun masih belum mampu mengubah urutan Jawa Timur sebagai 5 provinsi termiskin di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih serius dan terkoordinasi. Untuk itu dalam isu penurunan kemiskinan, Pemprov Jatim membutuhkan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari berbagai pihak.

“Saat ini Jawa Timur memang fokus pada penurunan kemiskinan. Jawa Timur bisa menjadi juara untuk percepatan pengurangan kemiskinan tercepat secara provinsi di tingkat nasional. Namun, hal itu tidak menggeser fakta bahwa tingkat kemiskinan Jatim ini tertinggi di Jawa Timur,” ungkap Hikmah Bafaqih, Jumat (02/08/2024).

Politsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan bahwa isu kemiskinan harus direspons dengan serius dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Percepatan pengurangan kemiskinan yang kemarin terjadi tidak terlalu berdampak pada kemiskinan. Kami berharap ada langkah progresif untuk akselerasi lintas OPD, utamanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,” imbuhnya.

Untuk itu, Hikmah mengusulkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memiliki sesi pertemuan sendiri dengan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, sehingga dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif dan lintas sektor. Menurutnya, selama ini, isu kemiskinan masih dibahas secara parsial dengan masing-masing OPD, sehingga belum ada yang mengoordinasikan secara menyeluruh. 

“Selama ini isu kemiskinan masih kita bahas secara parsial dengan masing-masing OPD saja, sehingga belum ada yang mengorkestrasi. Ini masih belum bisa melibatkan secara pentahelix dan berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hikmah berharap Langkah yang ada dapat mengintegrasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh OPD dan memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Utamanya, dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi, diharapkan upaya pengurangan kemiskinan di Jawa Timur dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang optimal. “Kami mengajak semua pihak untuk turut serta dalam upaya ini, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.