Buka Rekrutmen PPPK Massal di Banyuwangi, Martin Hamonangan: Upaya Tekan Pengangguran

Anggota DPRD Jawa Timur Martin Hamonangan mengatakan upaya pemkab Banyuwangi yang melakukan rekrutmen massal PPPK di kabupaten tersebut sebagai upaya menekan angka pengangguran di wilayah ujung timur pulau jawa tersebut.

"Salah satu caranya dengan mengangkat tenaga guru dan kesehatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Dalam kurun 3,5 tahun terakhir, sebanyak 4.183 guru dan tenaga kesehatan honorer diangkat menjadi PPPK.Dengan rincian 2.985 guru dan 1.198 nakes honorer yang kini statusnya telah berubah menjadi PPPK, "jelas politisi PDI Perjuangan ini, senin (7/10/2024) ini. Martin mengatakan setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp230 miliar untuk gaji ribuan PPPK tersebut.

"Komitmen ini juga untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer/THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, karena PPPK yang telah diangkat merupakan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi,"terangnya.

Martin menjabarkan di Banyuwangi akan terus perkuat demi kesejahteraan guru dan nakes." Tentu tetap menyeimbangkan antara program penyiapan SDM dengan program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik; karena juga harus disesuaikan kekuatan anggarannya," jelasnya.

Sekedar diketahui,saat ini PPPK guru dan tenaga kesehatan telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi, termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota.

Demikian juga tenaga kesehatan telah ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi, serta rumah sakit umum daerah (RSUD).Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

Ada skema Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang per tahunnya berkisar Rp5,3 miliar termasuk untuk insentif guru swasta, serta insentif guru PAUD non-PNS yang mencapai Rp7,2 miliar per tahun.