Cegah Perundungan Dunia Pendidikan , Puguh Wiji Pamungkas : Harus Segera di Buat Regulasi

Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim drh.H Puguh Wiji Pamungkas, MM menegaskan kasus bullying atau perundungan di Dunia pendidikan Adalah suatu aspek yang harus di cermati dan diwaspadai oleh stackholder bangsa bahwa kasus perundungan atau bullying ini menjadi ancaman bagi kita semua kalau tidak segera di buatkan regulasi yang menjadi panduan bagi penyelenggara pendidikan maka akan mengancam anak anak kita yang sedang menimbah ilmu pengetahuan.

Keberlangsungan bangsa dan situasi saat ini bahwa Indonesia pada fase bonus demografi dimana mayoritas di isi oleh anak - anak rentang usia yakni SD,SMP dan SMA " kalau tidak kita jaga dari hal- hal sejenis seperti perundungan atau bullying ini kelak mereka akan menjadi generasi yang memiliki kecacatan dalam mental health dan ini akan menjadi traumatik dalam hidupnya, " terang Puguh beberapa waktu lalu.

Politisi asal Dapil Malang Raya ini mendorong agar pemerintah segera membuat regulasi .kalau Peraturan Pemerintah  ( PP ) sudah terbentuk maka harus segera di buatkan turunan di skala Provinsi Bahkan skala Kabupaten / kota . Turunan UU tersebut harus jelas memberikan panduan yang jelas bagi penyelenggara pendidikan di level Kabupaten / Kota maupun Provinsi  terutama pada daerah- daerah yang rawan  memiliki kerentanan terhadap perundungan . 

Adapun Pembuatan sanksi bagi penyelenggara pendidikan bukan satu- satunya cara untuk menekan perundungan karena ada Pull Factors dan Push Factors , dua metodelogi  ini cara tepat untuk diterapkan .

Adapun Push Faktor artinya menunjukan kesadaran dari dalam diri anak anak , kerena kalau kita bicara perundungan kita tidak bisa menyalahkan anak anak tetapi juga keluarga inti di rumah sangat penting .

" Hampir rata- rata anak yang melakukan perundungan biasanya ada masalah di rumah mungkin pola asuh yang kurang bagus dan mungkin juga menjadi korban di rumah sehingga anak tersebut melakukan pelampiasan  di sekolah , " ucapnya.

Sedangkan Push  Factors lanjut Puguh , pihak sekolah membuat mekanismenya artinya para guru tidak hanya sekedar setelah mengajar selesai tangungjawabnya terus menyalahkan kurikulum yang tidak ada PPKN atau PMP yang mana kurikulum ini di jadikan sebagai pembenaran terjadi perundungan .

" Guru itu di guguh dan di tiru . Jadi tidak hanya menjalankan peran sebagai tenaga pengajar tetapi juga pendikler pekerti yang paling pertama kepada anak didik  , " pungkasnya.