Fraksi PKB Sampaikan 17 Rekomendasi untuk APBD Jatim 2025

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengajukan 17 rekomendasi terhadap Rancangan Perda APBD Jatim 2025. Salah satunya adalah optimalisasi potensi pendapatan daerah. Juru bicara F-PKB, Muhammad Ashari, menyampaikan rekomendasi ini dalam sidang paripurna DPRD Jatim. Ia menekankan pentingnya mengurangi kebocoran pendapatan dan memaksimalkannya untuk kepentingan rakyat.

"Sehingga semua potensi tidak bocor (potential loss) dan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya, Kamis (31/10/2024).

Dalam sektor pendidikan, F-PKB menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk literasi pesantren. Mereka mengusulkan skema pelatihan literasi dan penyelamatan naskah kuno melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip.

“Melalui kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip,” imbuhnya. Sebagaimana dalam Perda No.3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

F-PKB juga meminta agar dana Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPDGS) dianggarkan penuh selama 12 bulan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Fraksi PKB juga mendorong peningkatan alokasi Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP). Kenaikan anggaran di sektor pendidikan diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

Selain pendidikan, Persoalan Petani, Nelayan, pelaku industri garam, hingga pariwisata juga menjadi sorotan F-PKB. Sedangkan untuk sektor kesehatan, F-PKB minta Pemprov Jatim tingkatkan layanan promotif dan preventif.

“Karena itu, Pemprov Jatim harus meningkatkan fungsi Puskesmas sebagai agen promotif dan preventif bagi kesehatan masyarakat,” tukasnya.