Dedi Irwansa : ” Kami Ingin Jadikan Ombudsman Mitra Strategis Terkait Kualitas Pengawasan Kinerja di Jatim”

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttawin kembali menyorot i kinerja pelayanan publik di Jatim. Hal ini juga disampaikannya bersama  tim Ombudsmen  saat menggelar rapat bersama Komisi A DPRD Provinsi Jatim di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Jatim.

Pihaknya menyoroti  banyak hal  terkait pelayanan publik di Jatim baik bidang pendidikan, kesehatan dan kualitas layanan dasar lainnya. Lebih lanjut, juga menyoroti penurunan peringkat pelayanan publik Pemprov Jatim berdasarkan hasil pemaparan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Peringkat Jawa Timur turun ke posisi 14 nasional.

“Ini bukan hasil akhir, tapi Ombudsman memaparkan kepada kami mengenai standar dan angka penilaian kuantitatif atas kinerja pelayanan publik di Jawa Timur,” kata politisi Demokrat ini.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa mengatakan peningkatan pelayanan publik harus dilakukan perombakan untuk pembenahan menuju perbaikan pelayanan untuk masyarakat Jatim.

” Pemprov Jatim perlu memberikan perhatian khusus terkait pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Jatim,”jelasnya.
Politisi asal partai Demokrat ini juga mengatakan penilaian tim Ombusman Jatim terkait pelayanan publik di Jatim harus menjadi semangat dari Pemprov untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan publik di Jatim.

“Penilaian dari Ombusman JatimI tersebut bisa jadi acuan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelayanan publik di Jatim,”terangnya.
Dedi Irwansa menambahkan bahwa mengambil contoh pelayanan publik yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya di bidang pendidikan. Di mana muncul banyak keluhan terkait tarikan biaya yang diberlalkukan pihak sekolah. ” jelasnya.

Sekedar diketahui, rapat di Banggar DPRD Provinsi Jatim bersama Ombudsman perwakilan Jatim dan Komisi A DPRD Jatim membahas banyak hal terkait pelayanan publik secara menyeluruh yang ada di provinsi Jatim tidak hanya soal pendidikan tapi hal mendasar lainnya.

“Secara general, kami tadi diskusikan terkait kualitas pelayanan publik yang ada di Provinsi Jatim. Baik pelayanan dasar maupun pelayanan administrasi lainnya. secara apa namanya general. Karena kami tidak ingin kualitas pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Timur hanya berdasarkan angka-angka kuantitatif. Tapi kami berharap ada kualitas substantif yang berkait dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua Komisi A Dedi Irwansa.

Lebih jauh dikatakannya bahwa hal lain yang dibahas yakni terutama tentang pelayanan dasar kepada masyarakat bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan segala macam termasuk transportasi .

” Angka angka yang ramai di medsos itu ternyata angka kualitas kuantitatif, dan ternyata berbeda dengan yang muncul di opini publik. Sehingga kami ingin menjadikan ombudsman sebagai mitra strategis. DPRD Provinsi Jawa Timur karena kaitan dengan kualitas pengawasan kinerja yang ada di Jawa Timur.” tutupnya.