Efisiensi Anggaran, Pemprov Jatim Didesak Wujudkan Pemerataan Listrik di Madura

Di tengah-tengah efisiensi anggaran, Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk pemerataan listrik di Madura. Mengingat hingga saat ini masih banyak daerah terpencil di Madura, khususnya kepulauan belum tersentuh aliran listrik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Nurul Huda meski saat ini pemerintah pusat mendengungkan efisiensi anggaran, dewan tetap meminta eksekutif untuk memperhatikan aliran listrik di Madura seperti di pulau- pulau di Sumenep dan daerah terpencil di Pamekasan Sampang dan Bangkalan.

"Agar diperhatikan (pemerataan listrik). Agar bagaimana Masyarakat di pulau terpencil dan daerah tertinggal, bisa merasakan aliran negara listrik bisa merasakan nikmatnya sentuhan listrik," ujarnya, Selasa 6 Mei 2025.

Nurul Huda menyebut aliran listrik merupakan kebutuhan dasar untuk memenuhi kegiatan sehari-harinya, baik ibadah, sosial dan sebagainya. Jika tahun 2025 belum maksimal, Komisi D meminta di tahun 2026 agar pemerataan pemasaran listrik di Madura bisa terlaksana.

Politisi asal PPP itu menegaskan bahwa, memang saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran, namun aliran listrik menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan begitu, legislatif optimis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung pemerataan listrik. Karena efisiensi anggaran berkaitan kegiatan seremonial kegiatan dan ATK (Alat Tulis Kantor).

"Maka dengan menjadi kebutuhan dasar,  kebutuhan dasar listrik tidak menjadi kategori efisiensi anggaran," pungkasnya.