Komisi D Minta Pemerataan Listrik di Madura

Meski di tengah-tengah efisiensi anggaran,  Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pemerataan listrik di Madura. Mengingat hingga saat ini masih banyak daerah terpencil di Madura, khususnya kepulauan belum tersentuh aliran listrik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Nurul Huda menegaskan, meski pemerintah pusat saat ini mendengungkan efisiensi anggaran, dewan tetap meminta Pemprov Jatim untuk memperhatikan aliran listrik di Madura seperti di pulau- pulau di Sumenep dan daerah terpencil di Pamekasan Sampang dan Bangkalan. Hal itu telah disampaikan pada rapat dengan Dinas ESDM Jatim beberapa waktu sebelumnya.

"Kalau listrik belum merata di Madura, khususnya di kepulauan dan daerah terpencil, tentunya ini mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya, Selasa 13 Mei 2025.

Politisi asal PPP itu menilai aliran listrik merupakan kebutuhan dasar untuk memenuhi kegiatan sehari-harinya, baik ibadah, sosial dan sebagainya. Jika tahun 2025 belum maksimal, maka Komisi D meminta di tahun 2026 agar pemerataan pemasaran listrik di Madura bisa terlaksana.

"Listrik ini penunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Jika tidak merata, maka roda perekonomian kurang maksimal," paparnya.

DPRD Jatim optimis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung pemerataan listrik. Mengingat efisiensi anggaran berkaitan kegiatan seremonial kegiatan dan Alat Tulis Kantor, atau ATK.