gerbang baru nusantara

Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Vaksin TBC dari Bill Gates

Wacana Pemerintah Indonesia melakukan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia dari pengusaha terkemuka di dunia, Bill Gates mendapat kritikan dari Anggota DPRD Jatim Ma'mulah Harun.

Adi Suprayitno
Sabtu, 21 Juni 2025
Bagikan img img img img
Anggota DPRD Jatim Ma'mulah Harun

Wacana Pemerintah Indonesia melakukan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia dari pengusaha terkemuka di dunia, Bill Gates mendapat kritikan dari Anggota DPRD Jatim Ma'mulah Harun.

Ma'mulah berharap pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum melakukan uji coba vaksin TBC dari Bill Gates di Indonesia. Hal ini untuk mengetahui tingkat urgensi untuk masyarakat hingga dilakukan uji coba vaksin tersebut.

Jika diterapkan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Pemprov Jatim harus mempunyai landasan yang kuat, apakah vaksin TBC perlu diterima atau ditolak, sebelum diuji coba ke masyarakat.

"Tapi setidaknya ada dasar yang bisa diterima, niat apa sebetulnya sehingga masyarakat jatim diharuskan menerima vaksin uji coba itu," ujarnya, Sabtu 21 Juni 2025.

Selain itu, pemerintah juga harus mengukur dan mendata kesehatan masyarakat, apakah banyak yang menderita TBC hingga diharuskan uji coba vaksin dari Bill Gates, sehingga warga tidak dijadikan kelinci percobaan.

"Apakah dari sisi kesehatan masyaraka Jatim banyak yang menderita TBC datanyanya seberapa, apakah harus segera divaksin. Itu harus jelas. sehingga masyarakat tidak menjadi kelinci percobaan," pintanya.

Politisi asal PKB itu meminta agar vaksin TBC dari Bill Gates juga harus dilihat dari sisi haram atau halal, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim. Untuk itu, perlu dilakukan kajian/sebelum diterapkan ke masyarakat.

"Bagi saya respon dari habaib yang menyampaikan penolakan. saya rekomended. berarti beliau masih memikirkan bagaimana mungkin yang disampaikan apakah perlu warga di vaksin, maka harus ada dasarnya," tegasnya.

Ma'mulah tidak ingin vaksin diterima dan diuji cobakan ke masyarakat. Sementara kajian dilakukan menyusul. Padahal kajian dari segi halal sangat penting sebelum diberikan ke masyarakat.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu