Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tinggi, Pansus DPRD Jatim Dorong Perkuat Ketahanan Keluarga

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Karenanya, Pansus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai solusi jangka panjang.

Demikian disampaikan Juru Bicara Pansus DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, dalam laporan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

Lilik menyampaikan bahwa tingginya angka kasus sosial yang melibatkan perempuan dan anak perlu mendapat perhatian lebih dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

"Pada tahun 2024, terdapat 771 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.103 kasus kekerasan terhadap anak. Terdapat kasus perkawinan anak sebanyak 8.753 dan kasus perceraian sebanyak 77.658,” ujar Lilik dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (26/6/2025).

Pansus melihat bahwa lonjakan kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan kondisi dan kualitas keluarga. Hal itu mencakup ketimpangan kesetaraan gender serta lemahnya ketahanan keluarga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat sehat secara sosial.

"Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur," imbuh Lilik.

Langkah pertama yang diusulkan adalah penguatan sosialisasi dan sinergitas secara hexahelix untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga. Ini bertujuan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencegah perkawinan anak, serta menurunkan angka perceraian.

Langkah kedua, Pansus mengusulkan agar program peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dimasukkan dalam Misi "Jatim Harmoni". Menurut Pansus, pendekatan tersebut penting agar pembangunan menyasar akar permasalahan sosial masyarakat.

Langkah ketiga, Pansus DPRD Jatim mendorong peningkatan Angka Partisipasi Sekolah bagi anak perempuan, terutama melalui program pendidikan gratis dan beasiswa.

"Prioritas diberikan pada daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi," ucapnya.

Langkah keempat, Pansus menilai pentingnya pengembangan UMKM perempuan melalui pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan berbasis digital, termasuk dalam hal akses permodalan, alat produksi, serta pemasaran digital.

Langkah kelima, Pansus mendorong agar Indeks Ketahanan Keluarga dimasukkan sebagai indikator utama dalam Misi 8 “Jatim Harmoni”. Hal ini dinilai relevan untuk mengukur dampak program terhadap kehidupan keluarga di Jawa Timur secara menyeluruh.

Langkah keenam, Pansus menyarankan adanya program Revitalisasi Ketahanan Keluarga Jawa Timur yang berbasis data perceraian, pendidikan keluarga, dan dukungan psikososial untuk masuk dalam RPJMD 2025–2029.

"Langkah ini dipandang sebagai pendekatan strategis untuk mencegah berbagai dampak sosial," tambah Lilik.

Langkah ketujuh, Lilik menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak boleh dianggap sebagai isu domestik semata, melainkan sebagai landasan penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

“Tidak mungkin membangun kemajuan infrastruktur, ekonomi, dan teknologi di atas kondisi sosial yang rapuh akibat keluarga yang tidak tangguh,” tegas Lilik.

Langkah kedelapan, Pansus menekankan pentingnya prinsip bahwa pencegahan lebih murah daripada penanganan. Maka dari itu, investasi dalam penguatan keluarga harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah.

Selain itu, Pansus juga mendorong agar Pemprov Jatim memiliki visi jauh ke depan dalam mencegah dampak sosial seperti perceraian, kekerasan terhadap anak, putus sekolah, hingga meningkatnya angka kriminalitas remaja.

Seluruh rekomendasi tersebut, kata Lilik, diharapkan dapat membentuk RPJMD 2025–2029 yang memiliki perencanaan jelas, terstruktur, dan terukur untuk membangun generasi emas 2045. "Dimulai dari pondasi utama yaitu keluarga," tandasnya.