Bertemu Warga Sumawe, Dr. Puguh Dicurhati Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Penyerapan Aspirasi Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan istilah reses ke II tahun 2025 ini dimanfaatkan oleh Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM anggota DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan Malang Raya periode 2024-2029 ini dengan menyapa masyarakat kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).

Bertempat di aula MTs Negeri 4 Malang pada 1 juli 2025 pria asli Malang yang akrab dipanggil Dr. Puguh ini melakukan penyerapan aspirasi bersama masyarakat dan tokoh masyarakat se Kecamatan Sumawe.

Acara reses tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan disambung dengan sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat setempat. 

Dalam sambutannya Bapak Iwan menyampaikan ucapan terima kasihnya karena sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anggota Dewan dari dapil Malang Raya, 

"Kami sangat bangga karena bisa bertemu dengan Bapak Haji Puguh dalam acara serap aspirasi ini, sekaligus ini menunjukan bahwa Dr. Puguh terus menjaga komitmen untuk bersama dengan  masyarakat,' ujar Iwan.

Sementara itu dalam sambutannya Dr. Puguh menyampaikan banyak hal dan secara gamblang peran, tugas dan kinerja dari perjalanannya selama 10 bulan menjalankan tugas Sebagai anggota dewan.

"Alhamdulillah paling tidak selama 10 bulan perjalanan menjalankan tugas sebagai perwakilan panjenengan di DPRD Provinsi Jawa Timur ada banyak hal yang sudah bisa dikerjakan dalam konteks menghasilkan produk legislasi, pengawalan anggaran (APBD) dan fungsi pengawasan jalannya roda pemerintahan," jelas Dr. Puguh.

Sementara itu dalam sesi tanya jawab H. Subandi salah satu tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan kekhawatirannya terkait program ketahanan pangan yang dibebankan pada dana desa sebesar 20 persen.

"Dana desa ini akhirnya habis untuk program yang tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur, padahal di pedesaan seperti di wilayah sumawe ini betapa pentingnya infrastruktur yang memadai untuk menguatkan ekonomi masyarakat," paparnya.

Menanggapi hal tersebut Dr. Puguh menyampaikan bahwa ditengah regulasi pemerintah pusat yang sekarang sedang berjalan memang dibutuhkan kejelian pemerintah desa untuk mengelaborasi seluruh kebutuhan pendanaan desa sehingga tetap bisa berdampak pada banyak hal termasuk infrastruktur dan program ketahanan pangan desa.

"Niat baik pemerintah membuat program ketahanan pangan sangat bagus, namun memang tidak bisa dipungkiri hal membawa dampak bagi skema penganggaran dana desa, disinilah kemampuan pemerintah desa untuk melakukan terobosan-terobosan serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting," pungkas Dr. Puguh.