Anggaran Pupuk Subsidi Ditambah Rp 10 Miliar, Penggunaan Pupuk Organik Jadi Prioritas di Jawa Timur

Kebutuhan pupuk yang tinggi dibaca oleh pihak legislatif di DPRD Jawa Timur. Terlebih setelah presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025. 

Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Muhammad Hadi Setiawan mengatakan kebutuhan pupuk harus segera diselesaikan mengingat di Jawa Timur masuk musim panen.

Untuk khusus pupuk subsidi, kata politisi Golkar ini, telah disepakati anggaran Rp 10 Miliar untuk pemenuhan pupuk subsidi di Jawa Timur.

"Sudah ditambah anggarannya untuk pemenuhan pupuk subsidi," jelasnya, Kamis (24/7/2025).

Dari pemenuhan pupuk subsidi tersebut, kata Hadi, pihaknya minta agar pupuk subsidi yang disediakan petani adalah pupuk organik.

"Kami sudah minta pihak Dinas Pertanian Jawa Timur untuk maksimalkan pupuk organik sebanyak 50 persen terhadap penyediaan pupuk subsidi tersebut dan minta agar petani menggunakan pupuk organik," tuturnya.

Manfaat pupuk organik, katanya bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, menyediakan unsur hara makro dan mikro, serta mendukung kehidupan mikroorganisme tanah.

"Penggunaan pupuk organik juga berkontribusi pada pertanian berkelanjutan dengan mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara jangka panjang," tandasnya.

Presiden Prabowo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini mencakup pupuk organik sebagai salah satu jenis pupuk yang mendapatkan subsidi.

Perpres ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dan meningkatkan akses petani terhadap pupuk. 

Perpres ini diharapkan dapat menyederhanakan regulasi terkait pupuk, yang sebelumnya diatur oleh banyak undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. 

Dengan adanya subsidi untuk pupuk organik, diharapkan petani dapat lebih mudah mengakses pupuk organik dan meningkatkan produktivitas pertanian.