Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Tentang Odol, Jembatan Timbang di Jawa Timur Layak Dihidupkan

Jembatan timbang yang selama ini di Jawa Timur tak berfungsi, sudah selayaknya dihidupkan lagi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan lebih parah lagi.

"Kami sudah datang ke kementerian agar jembatan timbang dihidupkan lagi," jelas anggota komisi D DPRD Jawa Timur Atika Banowati, Jumat (25/7/2025).

Atika mengatakan kerusakan jalan akibat truk Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan masalah serius di Jawa Timur dimana dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan lebih cepat dari umur rencana, meningkatkan biaya perawatan, dan membahayakan pengguna jalan.

"Muatan berlebih menyebabkan retakan, lubang, dan deformasi pada permukaan jalan, terutama pada lapisan aspal. Jalan yang seharusnya bertahan 10-20 tahun bisa rusak lebih cepat akibat beban berlebih dari truk ODOL," ungkapnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan kerusakan jalan akibat ODOL membutuhkan perbaikan dan perawatan yang lebih sering dan mahal.

"Kerusakan jalan dapat menghambat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan biaya transportasi," terangnya.

Politisi Golkar ini mengatakan perlu ada aturan yang mengatur ODOL dimana dampaknya dapat merusak keberadaan jalan di Jawa Timur.

"Karena selain membahayakan nyawa pengguna jalan yang lain juga menambah percepatan kerusakan jalan," tuturnya.

Ia mengatakan jika dijumpai kendaraan overload, tentunya akan berimbas pada kerusakan jalan yang ada.

"Mesti harus ada penertiban ODOL agar tidak melebihi tonase yang berdampak pada kerusakan jalan," jelasnya.

Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) atau kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan. Perpres ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak tegas kendaraan ODOL dan mewujudkan target zero ODOL di Indonesia.

Pemerintah menargetkan zero ODOL untuk menciptakan keamanan dan keselamatan jalan serta mengurangi kerusakan infrastruktur dan perpres ini akan menjadi payung hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.