Jadi Penyeimbang Pemerintah, Fraksi PDIP Siap Kritik Jika Dinilai Rugikan Rakyat
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi penyeimbang pemerintah demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Fraksi PDI-P siap mengkritik pemerintah, jika kebijakan atau programnya dinilai merugikan rakyat.
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi penyeimbang pemerintah demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Fraksi PDI-P siap mengkritik pemerintah, jika kebijakan atau programnya dinilai merugikan rakyat. Sebaliknya, Fraksi PDI-P mendukungnya, kalau dianggap berpihak ke rakyat.
Langkah Fraksi PDI-P DPRD Jatim ini menindaklanjuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, posisi PDI Perjuangan saat ini bukan berarti masuk dalam lingkaran pemerintahan. Tetapi menjadi penyeimbang pemerintah.
"PDI-P menjadi penyeimbang. Jadi tidak di dalam pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang. Ini ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum. Apa artinya? Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung pemerintah. Jika ada yang kurang tepat, kita memberikan masukan-masukan," ujar Untari.
Untari menilai pernyataan Megawati di Bali beberapa hari sebelumnya tak lepas dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, yakni presidensial. Dalam sistem ini, Presiden bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
"Jadi bukan parlementer. Sehingga tidak ada istilah koalisi dan oposisi. Yang benar adalah partai yang bersama pemerintah dan ada yang di luar pemerintahan, yang Ibu Ketua Umum Kami menyebutnya sebagai penyeimbang," papar Untari.
Fraksi PDIP DPRD Jatim juga siap mengimplementasikan melalui kerja-kerja kedewanan. Dalam hal ini, jika ada program Gubernur Jatim yang dinilai bagus, maka Fraksi PDIP tak ragu memberikan dukungan.
"Misalkan programnya Ibu Gubernur itu hal-hal bagus, beasiswa untuk anak-anak miskin, khususnya desil 1-2, ya kita dukung. Wong itu memang diperuntukkan untuk anak-anak kita, apalagi di sekolah swasta," paparnya.
Legislator asal Dapil Malang Raya ini menilai, pemerintah memang harus mengambil tindakan konkret untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem. Ia menilai, langkah konkret yang dibutuhkan bukan memberikan kail, melainkan hidangan matang.
"Memberikan kail itu kan kerja dulu baru dapat ikan. Kalau ini karena kemiskinan ekstrem, itu perlu yang namanya disuntik. Suntiknya adalah melalui beasiswa-beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik," pungkasnya.










