Fraksi Gerindra Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan pandangan kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan umumnya, Fraksi menyoroti peningkatan defisit, ketergantungan pada SiLPA, dan efektivitas program prioritas pemerintah.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Dr. Soemarjono, menyampaikan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran benar-benar efisien, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Maka kami sampaikan pertanyaan akademis dan logis kepada Saudari Gubernur,” ujar Soemarjono saat rapat paripurna, Selasa (19/8/2025).

Soemarjono mempertanyakan strategi konkret Pemprov Jatim dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah. Ia juga menyoroti mekanisme pengelolaan aset idle yang dinilai belum produktif.

“Target PAD memang meningkat Rp283 miliar, tapi pendapatan transfer justru menurun Rp192 miliar. Apa langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal ke depan?” tanyanya.

Fraksi Gerindra juga menggarisbawahi lonjakan defisit anggaran yang meningkat drastis dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun. Mereka mempertanyakan bagaimana jaminan bahwa defisit ini tidak akan membebani fiskal di masa mendatang.

“Kami juga ingin tahu bagaimana pengendalian belanja pegawai agar tidak melebihi batas 30 persen,” tegasnya.

Ketergantungan terhadap SiLPA juga menjadi sorotan utama. Fraksi mencatat bahwa penerimaan pembiayaan dari SiLPA 2024 naik tajam dari Rp1,78 triliun menjadi Rp4,70 triliun.

“Apakah ini bukan tanda inefisiensi penyerapan anggaran tahun lalu?” ujar Soemarjono. Ia juga meminta data detail berapa persen SiLPA yang terikat (earmarked) dan bebas digunakan (non-earmarked).

Terkait program prioritas, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Program seperti Rutilahu, beasiswa, bansos, dan hibah harus dipastikan sampai ke penerima yang sah.

“Apakah sudah ada kamus program OPD yang rinci sebagaimana rekomendasi Banggar?” ujarnya.

Meski kritis, Fraksi Gerindra tetap menyatakan dukungan terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, namun dengan sejumlah catatan.

“Defisit harus diarahkan ke belanja produktif, penggunaan SiLPA perlu disertai perencanaan matang, dan belanja daerah harus menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan,” kata Soemarjono.