Sri Untari: Kunci Sukses Pendidikan Ada pada Sarpras dan Tenaga Pendidik

Smart TV Jadi Awal Baik, Tapi Masih Perlu Perhatian

Program Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan 300 ribu Smart TV ke sekolah di seluruh Indonesia dinilai sebagai langkah menarik untuk mendukung pembelajaran kreatif dan inovatif.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, menyebut program ini bisa membuka peluang guru merancang metode pembelajaran digital yang lebih interaktif, sekaligus membantu siswa memahami materi sulit yang selama ini disampaikan secara konvensional.

“Terobosan Smart TV menjadi awal yang baik oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah. Perkara jumlah yang sekitar 300 ribu unit, saya rasa masih kurang, tapi bisa ditambahkan lagi,” ujar Sri Untari di Surabaya.

Program ini sebelumnya juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Jatim lain, seperti Puguh Wiji Pamungkas, Dr. Rasiyo, dan Dr. Iwan Zunaih.

Tantangan di Daerah Terpencil

Sri Untari menyoroti pentingnya menjaga kualitas perangkat, khususnya di daerah terpencil. Ia menilai distribusi perlu mempertimbangkan akses internet, agar Smart TV benar-benar bermanfaat untuk pembelajaran virtual.

“Jangan sampai memberi perangkat tapi tidak bisa dipakai. Daerah terpencil di Jawa Timur memang masih ada, seperti Pamekasan dan Sumenep, tapi jumlahnya tidak banyak. Hal ini bisa diatasi bila distribusi tepat sasaran,” tambahnya.

Sarpras dan Guru Jadi Penentu

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan dua faktor utama: sarana prasarana (sarpras) dan ketersediaan tenaga pendidik.

“Kalau anak-anak sekolah tidak didukung sarpras memadai dan guru yang baik, mereka tidak akan bisa belajar dengan maksimal. Dua faktor itu kunci terbaik,” jelasnya.

Sri Untari juga menyinggung keterbatasan APBD Jawa Timur akibat turunnya PAD hingga Rp4,9 triliun sejak 2025 imbas UU HKPD. Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu perbaikan sarpras SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, sementara pemerintah daerah fokus mencari pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat.