Fraksi PKS Desak Penyertaan Modal BUMD di RAPBD Jatim 2026, Ini Alasannya!

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Harisandi Savari, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/09/2025).

Harisandi menegaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jatim 2026, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”, harus benar-benar tercermin dalam komposisi RAPBD 2026.

“Jika dicermati, alokasi RAPBD 2026 masih jauh dari ideal, terutama untuk sektor ketahanan pangan dan energi. Padahal, ini menjadi tema besar yang diangkat pemerintah daerah,” ujarnya.

Soroti Pendapatan, Pajak, dan Dana Transfer

Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan penting terhadap RAPBD 2026, antara lain Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp28,26 triliun, dengan PAD Rp17,24 triliun. PKS mendorong optimalisasi PAD melalui pengelolaan aset daerah, pembinaan BUMD, dan peningkatan pelayanan BLUD tanpa membebani rakyat kecil.

Untuk insentif pajak, Fraksi PKS mempertanyakan keberlanjutan program pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor yang terbukti membantu masyarakat kecil dan pengemudi transportasi online.

Selain itu, PKS mendesak Pemprov meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar porsi Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Jawa Timur tidak menurun pada APBN 2026.

Kritik Belanja Modal dan Pegawai

Harisandi menyebut Fraksi PKS menyoroti turunnya alokasi belanja modal menjadi Rp1,71 triliun. Fraksi meminta belanja jalan, jaringan, dan irigasi kembali ditingkatkan demi pemerataan pembangunan wilayah.

Di sisi lain, Fraksi mempertanyakan kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa yang dinilai tidak sejalan dengan penurunan belanja modal.

Desak Penyertaan Modal BUMD

“Penyertaan modal BUMD. Tidak adanya rencana penyertaan modal baru dinilai sebagai langkah kurang tepat. PKS mendorong investasi daerah di BUMD sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi publik,” ujar Harisandi.

Menurutnya, pengelolaan anggaran 2026 harus dilakukan dengan cermat, efisien, dan tepat sasaran, mengingat keterbatasan fiskal daerah.

“Rasionalisasi keuangan daerah harus berorientasi pada hajat hidup orang banyak: pelayanan dasar masyarakat, ketahanan pangan dan energi, serta pemulihan sosial-ekonomi,” tegasnya.

Penegasan PKS

Fraksi PKS meminta Gubernur Jawa Timur memberikan penjelasan komprehensif atas catatan kritis tersebut pada tahap pembahasan RAPBD berikutnya.

Rapat paripurna DPRD Jatim ditutup dengan doa agar pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.