Fraksi PKS DPRD Jatim Minta Insentif Pajak Motor Dilanjutkan di Tahun 2026

PKS Tekankan Lanjutan Insentif Pajak di RAPBD 2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur meminta agar program insentif pajak kendaraan bermotor dilanjutkan pada tahun 2026. Meski demikian, kapasitas fiskal daerah tetap harus diperhatikan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menegaskan bahwa aspek Pendapatan Daerah menjadi salah satu sorotan penting dalam Rancangan APBD 2026.

“Program insentif tersebut harus dipastikan berlangsung pada tahun 2026, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal di tengah ketidakpastian proyeksi pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Harisandi di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/09/2025).

Program tersebut sebelumnya diatur melalui Kepgub No. 100.3.3/722/013/2024 dan Kepgub No. 100.3.3.1/400/013/2025 tentang keringanan PKB dan BBNKB, serta Kepgub No. 100/3.3.1/435/013/2025 tentang pembebasan pajak daerah. Program pemutihan ini dinilai sangat membantu masyarakat kecil dan pengemudi transportasi online.

Selengkapnya tentang sikap resmi PKS dapat dibaca pada berita Fraksi PKS DPRD Jatim.

Soroti Pendapatan Asli Daerah dan BUMD

Dalam RAPBD 2026, Pemprov Jatim memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp28,26 triliun, terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,24 triliun

• Pendapatan Transfer Rp10,99 triliun

• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp28,15 miliar

Target pajak daerah dipatok Rp13,14 triliun.

Harisandi menegaskan, Fraksi PKS mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi aset daerah, kerja sama pemanfaatan aset, hingga peningkatan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD didorong meningkatkan kinerja, dividen, serta restrukturisasi anak perusahaan yang merugi agar efisien dan efektif. PKS juga menekankan perlunya intensifikasi pelayanan publik di BLUD untuk menopang PAD.

Sikap PKS ini sejalan dengan sorotan Fraksi PAN yang menekankan peran BUMD dan Fraksi NasDem yang mendesak audit BUMD.

Dana Transfer Pusat Jadi Sorotan

Fraksi PKS juga menyoroti target Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp10,99 triliun. Harisandi meminta agar Pemprov Jatim meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan porsi Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak berkurang dalam APBN 2026.

Berdasarkan data APBN 2026, alokasi TKD nasional naik menjadi Rp692,99 triliun atau meningkat Rp43 triliun dari rancangan awal Rp649,9 triliun. PKS menilai momentum ini harus dimanfaatkan agar Jawa Timur memperoleh porsi yang lebih adil.