Fraksi NasDem DPRD Jatim Dorong Reformasi Fiskal dan Pembenahan BUMD di RAPBD 2026

NasDem Soroti Penurunan Pendapatan dan Lemahnya Kapasitas Belanja

SURABAYA — Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menegaskan perlunya langkah korektif dalam penyusunan RAPBD Jatim 2026. Rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, H. Suwandy Firdaus, dalam Rapat Paripurna, Sabtu (15/11/2025).

(Baca Selengkapnya: Laporan resmi jalannya Rapat Paripurna 15 November)

Suwandy menyebut pembahasan bersama Badan Anggaran, TAPD, dan komisi-komisi telah berjalan komprehensif. Namun, ia menilai postur RAPBD 2026 masih menyisakan persoalan fundamental, terutama terkait penurunan pendapatan daerah dan melemahnya kapasitas belanja.

Desak Reformasi Fiskal: Penguatan Pajak dan Digitalisasi Pendapatan

Fraksi NasDem mendorong Pemprov Jatim melakukan reformasi fiskal yang mencakup:

• Penguatan basis pajak daerah

• Peningkatan kualitas data wajib pajak

• Pengawasan pendapatan berbasis digital

• Optimalisasi potensi sektoral

• Pengurangan ketergantungan pada pajak kendaraan

“Pemprov harus memperbaiki kualitas data wajib pajak, memperkuat pengawasan digital, dan mengoptimalkan potensi sektoral agar ketergantungan pada pajak kendaraan tidak semakin besar,” ujar Suwandy.

Pendorongan reformasi fiskal ini selaras dengan kebijakan terbaru, termasuk penghapusan pajak alat berat yang menuntut peningkatan efisiensi pemungutan pajak

(Baca Selengkapnya: Dampak penghapusan pajak alat berat terhadap struktur pendapatan daerah)

Optimalisasi Aset Daerah dan Evaluasi Total BUMD

Fraksi NasDem meminta Pemprov bergerak cepat mengoptimalkan aset daerah, terutama aset idle, agar segera menghasilkan pendapatan baru melalui skema kerja sama strategis.

NasDem juga menilai kontribusi BUMD masih jauh dari harapan. Karena itu, fraksi meminta evaluasi menyeluruh, termasuk opsi:

• Merger

• Pembenahan tata kelola

• Penutupan anak perusahaan yang tidak produktif

• Renegosiasi kontrak yang merugikan daerah

“BUMD harus punya model bisnis yang sehat. Jika ada kontrak yang merugikan daerah, harus segera dilakukan renegosiasi,” tegas Suwandy.

Infrastruktur Tidak Boleh Jadi Korban Penyesuaian Anggaran

NasDem menyoroti penurunan belanja modal yang mencapai hampir 50 persen, yang dinilai dapat memperburuk kualitas pelayanan publik.

Fraksi meminta Pemprov tetap memprioritaskan:

• Perbaikan jalan dan irigasi

• Fasilitas pendidikan dan rumah sakit

• Layanan transportasi publik, terutama Trans Jatim

• Penguatan layanan di kawasan Tapal Kuda, Madura, dan Mataraman

Perencanaan Lintas Daerah dan Diplomasi Fiskal ke Pemerintah Pusat

Rekomendasi lain dari NasDem adalah pentingnya harmonisasi perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota agar selaras dengan target RPJMD 2025–2029.

“Pembangunan Jatim tidak bisa berjalan sendiri. Harmonisasi perencanaan lintas daerah menjadi kunci,” kata Suwandy.

Di sisi lain, fraksi menekankan agar gubernur meningkatkan diplomasi fiskal ke pemerintah pusat, khususnya terkait:

• Dana Bagi Hasil (DBH)

• Formulasi Transfer ke Daerah (TKD)

• Penguatan argumentasi teknis dan politik hukum

“Jawa Timur berkontribusi besar secara nasional. Hak fiskalnya harus diperjuangkan dengan argumentasi teknis dan politik hukum yang kuat,” ujarnya.