gerbang baru nusantara

Ma’mulah Harun Soroti Program MBG di Banyuwangi, Minta Pemerataan dan Evaluasi

DPRD Jatim melalui Ma’mulah Harun menyoroti program MBG di Banyuwangi. Ia minta pemerataan, pengawasan gizi, dan evaluasi penyedia makanan untuk mencegah kasus keracunan.

Budi Prasetyo
Selasa, 30 September 2025
Bagikan img img img img
Ma’mulah Harun memberikan pernyataan terkait pelaksanaan program MBG di Banyuwangi.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ma’mulah Harun, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi.

Menurutnya, program yang digagas pemerintah pusat tersebut penting untuk mencetak generasi sehat secara fisik maupun mental. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada persoalan serius, terutama terkait pemerataan dan tata kelola.

(Baca selengkapnya: Dalam kesempatan lain, Ma’mulah juga mengusulkan opsi penyaluran dana MBG melalui mekanisme BOS. Klik di sini)


Pemerataan dan Kualitas Jadi Sorotan

Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menilai, program MBG di Banyuwangi belum berjalan merata. Sejumlah sekolah sudah merasakan manfaat, sementara lainnya masih terkendala distribusi maupun kualitas penyajian.

“Program ini bagus, tapi tidak serta-merta berjalan mulus. Pengelolaannya rumit, selera anak-anak juga perlu diperhatikan. Kalau menunya monoton, bisa membuat bosan,” ujar Ma’mulah, Selasa (30/09/2025).


Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi itu juga menyoroti kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa. Ia menilai hal tersebut sebagai peringatan serius agar pengawasan dapur dan tenaga ahli gizi diperketat.

“Kalau sampai anak-anak keracunan, itu persoalan serius. Pemerintah sudah mewajibkan ada ahli gizi, jadi harus dipastikan mereka benar-benar menjalankan fungsinya, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

(Baca selengkapnya: DPRD Jatim juga mendorong Inspektorat memperkuat pengawasan MBG dan Koperasi Merah Putih. Klik di sini)


Usulan Transparansi dan Evaluasi

Politisi asal Banyuwangi itu menegaskan, evaluasi terhadap penyedia makanan sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang. Ia mengusulkan tata kelola MBG dibuat lebih sederhana dan transparan, dengan mempertimbangkan opsi penyaluran dana melalui BOS.

“Banyuwangi ini daerah besar, banyak sekolah yang berharap bisa menikmati program MBG. Jadi butuh pemerataan, jangan hanya sekolah tertentu yang terlayani dengan baik. Kalau distribusi dan kualitas terjaga, program ini pasti memberi manfaat besar bagi generasi ke depan,” pungkas Ma’mulah.

(Baca selengkapnya: Dalam forum paripurna, F-Gerindra DPRD Jatim juga menekan Pemprov agar mendukung penuh program MBG. Klik di sini)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu