Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ledakan yang terjadi di masjid SMAN 72 Jakarta pada Jumat (07/11/2025). Ia meminta seluruh sekolah di Jawa Timur memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi radikalisme di lingkungan pendidikan.

(Baca Selengkapnya: Bunda Renny Cetuskan Penguatan Wasbang sebagai Upaya Mitigasi Radikalisme di Sekolah Jatim)

Ledakan di SMAN 72 Jakarta Jadi Alarm Kewaspadaan

“Peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta menjadi alarm kewaspadaan bagi kita semua. Ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam membentengi anak-anak dari paham radikal,” ujar Puguh, Sabtu (08/11/2025).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (07/11/2025) sekitar pukul 12.30 WIB, ketika siswa sedang melaksanakan salat Jumat di masjid sekolah. Ledakan yang diduga berasal dari senjata rakitan, disertai temuan bekas selongsong peluru, menjadi sorotan publik nasional.

Ancaman Radikalisme Meningkat Lewat Akses Digital

Menurut Puguh, ancaman kekerasan dan radikalisme semakin nyata karena mudahnya akses informasi dan konten berbahaya di dunia digital.

“Paham-paham seperti itu bisa diajarkan atau dipaparkan melalui berbagai media, misalnya YouTube dan media sosial lainnya. Karena itu, keluarga menjadi benteng pertama dalam mencegah doktrinasi terhadap anak-anak remaja,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Sekolah Diminta Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan

Ia menegaskan bahwa sekolah harus berperan aktif dalam pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengawasan perilaku siswa agar tidak mudah terpapar ideologi kekerasan.

“Sementara keluarga menjadi benteng pertama, sekolah perlu secara rutin melakukan pembinaan dan kontrol terhadap siswa. Langkah-langkah mitigasi harus dihadirkan agar paham radikalisme tidak masuk ke lingkungan pendidikan,” tegas Puguh.

(Baca Selengkapnya: Usulan Rasiyo Terkait Evaluasi Pengamanan Sekolah-Sekolah di Jatim)

Jatim Miliki Hampir 4.000 Sekolah, Sinergi Harus Diperkuat

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan bahwa terdapat hampir 4.000 SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemprov Jatim, sehingga dibutuhkan kewaspadaan kolektif antara guru, orang tua, dan pemerintah daerah.

“Harapannya di Jawa Timur tidak sampai terjadi hal seperti di Jakarta. Ini menjadi pengingat bagi seluruh orang tua dan sekolah agar lebih proaktif membentengi anak-anak dari paham-paham yang menyimpang,” ujarnya.

Anggota DPRD Jatim asal Dapil Malang Raya itu menambahkan, usia remaja merupakan fase paling rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem.

“Anak-anak SMA termasuk generasi yang sangat mudah terpengaruh. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama memberikan bimbingan, kontrol, dan pendampingan yang konsisten,” pungkasnya.