Bertemu Mas Ubaid, Inilah Curhat Warga Banyuwangi
Warga Banyuwangi menyampaikan keluhan soal jalan rusak dan banjir kepada Anggota DPRD Jatim Ubaidillah. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur meski anggaran tengah efisien.
SURABAYA (19/11/2025) — Permasalahan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama warga Banyuwangi. Saat agenda reses, Anggota DPRD Jawa Timur Ubaidillah menerima banyak aspirasi terkait kondisi jalan desa yang dinilai belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah daerah.
Keluhan ini sejalan dengan beberapa laporan masyarakat di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa, termasuk kemacetan akibat keterlambatan proyek serta pemerataan pembangunan jalan.
(Baca Selengkapnya: Situasi kemacetan akibat proyek jalan Gumitir menambah urgensi pembenahan infrastruktur di wilayah tapal kuda)
Keluhan Warga Soal Jalan Rusak
“Mereka mengeluh jalan desa yang belum mendapat perhatian dari pemkab setempat,” ujar politisi PKB itu pada Rabu (19/11/2025).
Keluhan mengenai kondisi jalan tidak hanya terjadi di Banyuwangi. Di beberapa daerah, warga juga menyampaikan hal serupa kepada DPRD Jatim.
(Baca Selengkapnya: Warga Bondowoso juga mengadu soal jalan yang belum merata pada saat reses)
Ubaidillah menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas pemerintah karena menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat.
Banjir Jadi Keluhan Tahunan
Selain persoalan jalan, warga juga mengeluhkan banjir yang menjadi langganan di sejumlah wilayah Banyuwangi. Ia meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh melalui pendekatan mitigasi bencana.
Hal ini terkait dengan tingginya potensi bencana di berbagai wilayah Jatim, termasuk kategori daerah rawan longsor.
(Baca Selengkapnya: Pansus RPJMD sebelumnya mengusulkan indikator percepatan mitigasi untuk daerah rawan bencana)
Pemerintah Diminta Tetap Hadir Meski Anggaran Efisien
Ubaidillah menambahkan bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini tidak boleh mengurangi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama dalam pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur publik.










