Adam Rusydi Serap Aspirasi Warga, Banjir dan Dana Desa Jadi Sorotan

Aspirasi Warga Tropodo: Banjir Hingga Penguatan Ekonomi Desa

Sidoarjo – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd., menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat pada Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (14/02/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan RT/RW se-Kecamatan Waru, kader Posyandu, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam forum tersebut, mayoritas warga mengeluhkan persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara tuntas, meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian kepala daerah.

Selain persoalan banjir, warga juga meminta dukungan pelatihan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi agar mampu membuka usaha mandiri. Permintaan fasilitas kesehatan untuk Posyandu, seperti meja, kursi, lemari, kipas angin, dan tenda kegiatan warga, juga disampaikan dalam forum tersebut.

Adam Rusydi menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan tersebut, termasuk bantuan perlengkapan penunjang kegiatan masyarakat.

Penanganan Banjir Sidoarjo Butuh Anggaran Triliunan Rupiah

Ketua Komisi C DPRD Jatim tersebut mengakui bahwa persoalan banjir di Sidoarjo merupakan pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menyebut kebutuhan anggaran penanggulangan banjir diperkirakan mencapai Rp2–Rp3 triliun.

Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran, melainkan harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi.

“Kami akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membangun saluran drainase yang saling terintegrasi. Namun, partisipasi masyarakat juga sangat penting, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” tegas Adam Rusydi.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat agar pengusulan program berjalan efektif.

Adam menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pengembang terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) agar pengelolaan aset dapat segera dioptimalkan untuk mendukung penanggulangan banjir.

Dana Desa dan Penguatan Ekonomi Jadi Perhatian DPRD Jatim

Selain persoalan banjir, penguatan dana desa untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian.

DPRD Jatim sebelumnya menilai optimalisasi dana desa dapat memperkuat ekonomi desa melalui program ketahanan dan pengembangan potensi lokal (baca selengkapnya: dukungan DPRD Jatim terhadap pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ekonomi desa) di https://dprd.jatimprov.go.id/berita/15316/dana-desa-untuk-kdmp-dinilai-perkuat-ekonomi-desa-dprd-jatim-dukung.

Komisi A DPRD Jatim juga telah membawa aspirasi terkait penguatan dana desa ke pemerintah pusat (baca selengkapnya: penyampaian aspirasi dana desa ke pemerintah pusat untuk penguatan kebijakan) di https://dprd.jatimprov.go.id/berita/15227/komisi-a-dprd-jatim-bawa-aspirasi-dana-desa-ke-pemerintah-pusat.

Selain itu, keluhan warga terkait pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan juga pernah mencuat dalam dialog dengan anggota DPRD Jatim (baca selengkapnya: aspirasi warga terkait dana desa untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat) di https://dprd.jatimprov.go.id/berita/14392/bertemu-warga-sumawe-dr-puguh-dicurhati-dana-desa-untuk-ketahanan-pa.

Adam Rusydi menegaskan bahwa sinergi lintas pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan banjir dan optimalisasi dana desa di Jawa Timur.