Reses di Pohjejer, Gus Atho tegaskan kesejahteraan guru TPQ dan buruh akan jadi prioritas di perjuangkan

Aspirasi Guru TPQ, Madrasah Diniyah, dan Buruh Mengemuka

MOJOKERTO — Kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), serta kesejahteraan buruh menjadi persoalan utama yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoilah, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang–Mojokerto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/02/2026).

Dalam kegiatan itu turut hadir Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur yang juga anggota DPR RI, Halim Iskandar, serta Eka Septya Juniarti, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

Masyarakat berharap kenaikan insentif guru TPQ dan Madin yang direncanakan pada 2026 dapat terealisasi secara merata dan tepat waktu.

“Guru TPQ dan Madin adalah garda terdepan dalam menjaga moral generasi bangsa. Kami di DPRD Jawa Timur terus mendorong agar skema bantuan insentif tidak hanya soal besaran, tetapi juga kemudahan akses administrasinya,” ujar Ahmad Athoilah, yang akrab disapa Gus Atho.

Perlindungan Buruh dan Aspirasi Infrastruktur Desa

Selain isu pendidikan keagamaan, banyak warga Pohjejer yang bekerja sebagai buruh pabrik juga menyampaikan aspirasi terkait perlindungan hak pekerja dan pentingnya upah yang layak di tengah dinamika ekonomi.

“Perlindungan hak pekerja harus benar-benar diwujudkan, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini. Saya akan serius memperhatikan perlindungan hak buruh,” tegas anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur tersebut.

Perhatian terhadap kesejahteraan buruh juga menjadi agenda yang sering dibahas dalam kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Timur (baca selengkapnya: komitmen mendorong kebijakan nasional yang memperhatikan kesejahteraan buruh dan pekerja: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/14808/prabowo-segera-umumkan-dkbn-suwandy-firdaus-kesejahteraan-buruh-dide).

Sikap DPRD Jawa Timur dalam mengawal aspirasi buruh dan kebijakan upah juga telah disampaikan dalam berbagai kesempatan (baca selengkapnya: apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang memenuhi tuntutan buruh serta pengawalan kesejahteraan pekerja: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/13175/suwandy-firdaus-apresiasi-pemprov-jatim-yang-kabulkan-tuntutan-buruh).

Selain itu, upaya mencari solusi upah berkeadilan juga terus didorong agar hubungan industrial tetap kondusif (baca selengkapnya: dorongan solusi kebijakan upah berkeadilan sebagai jalan keluar persoalan buruh: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/11272/problem-buruh-bisa-selesai--dengan-solusi-upah-berkeadilan).

Dalam dialog tersebut, masyarakat juga mengeluhkan kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Gondang, khususnya akses penghubung antar desa yang mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi serta lalu lintas kendaraan berat.

Aspirasi Pertanian dan Komitmen Tindak Lanjut

Selain infrastruktur, para petani menyampaikan kebutuhan stabilitas harga pupuk dan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Mereka juga berharap adanya modernisasi alat pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Athoilah berjanji akan membawa seluruh catatan reses ke dalam pembahasan di DPRD Jawa Timur agar kebijakan pemerintah provinsi dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

“Reses bukan sekadar seremonial. Ini momentum belanja masalah agar anggaran negara kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” ujarnya.