Freddy Poernomo Apresiasi IPP Jatim 4,75, Ingatkan Pentingnya Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota

DPRD Jatim Nilai Ada Perbaikan pada Kepemimpinan Khofifah–Emil

SURABAYA — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo menilai kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak pada tahun pertama periode kedua menunjukkan sejumlah perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang disorot adalah capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur yang mencapai 4,75 dengan kategori Prima (A).

“Saya tentu harus objektif menilai. Dibandingkan dengan periode pertama, periode kedua ini sudah banyak perubahan. Terutama capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,75 dengan kategori Prima (A). Itu patut diapresiasi,” kata Freddy saat ditemui di DPRD Jawa Timur, Senin (23/02/2026).

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar klaim pemerintah daerah, melainkan telah mendapatkan pengakuan dari lembaga nasional seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Ombudsman Republik Indonesia.

“Saya sudah mengecek ke Kementerian PAN-RB maupun Ombudsman, dan penilaian tersebut memang layak. Artinya ada upaya perbaikan yang nyata,” ujarnya.

Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota Masih Perlu Diperkuat

Meski memberikan apresiasi terhadap capaian pelayanan publik tersebut, Freddy menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ia menilai koordinasi antarpemerintahan masih menyisakan kendala yang berdampak pada pelayanan masyarakat.

“Mungkin masih ada faktor penyesuaian, tetapi masih ada beberapa persoalan yang belum selesai,” katanya.

Freddy mencontohkan persoalan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dalam sistem otonomi daerah, sebagian ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara pemerintah provinsi berperan memberikan dukungan dan fasilitasi.

“Dalam otonomi daerah, banyak ruas jalan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi harus memberikan dukungan dan fasilitasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketika pemerintah kabupaten/kota membangun akses jalan, pemerintah provinsi seharusnya dapat segera memberikan dukungan administratif maupun teknis agar tidak terjadi keterlambatan.

Koordinasi Infrastruktur Perlu Ditingkatkan

Freddy juga menyinggung persoalan akses jalan di Jalan Pandugo Sari, Surabaya, yang menurutnya menjadi contoh kurang optimalnya koordinasi antarpemerintahan.

Ia menyebut lokasi tersebut sempat menjadi titik kemacetan atau bottleneck karena keterbatasan akses jalan.

Menurutnya, persoalan seperti itu dapat dihindari apabila koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berjalan lebih baik.

“Intinya, pemerintah provinsi tidak boleh mengedepankan ego sektoral. Harus ada sinergi karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Harus Dijaga

Freddy juga menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.

Ia menilai seluruh kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus dipublikasikan secara terbuka, kecuali dokumen yang memang bersifat rahasia negara.

“Saya sangat mengapresiasi peran Komisi Informasi Publik dalam mendorong keterbukaan informasi. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat harus dipublikasikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi A DPRD Jawa Timur akan terus mengawal capaian Indeks Pelayanan Publik tersebut agar tetap terjaga dan bahkan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

“Komisi A harus aktif menjaga marwah prestasi pelayanan publik. Salah satunya dengan memperkuat keterbukaan informasi publik,” katanya.

Isu Tata Kelola dan Pelayanan Publik Jadi Perhatian DPRD Jatim

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jatim dalam berbagai isu kebijakan daerah.

DPRD Jatim misalnya menekankan pentingnya kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dalam sistem pemilihan kepala daerah Selain itu, DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan, termasuk pencegahan kasus HIV pada anak di Jawa Timur Persoalan tata kelola infrastruktur juga menjadi perhatian DPRD Jatim, termasuk normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan

baca selengkapnya:

• pandangan DPRD Jatim terkait pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam sistem pemilihan kepala daerah 

• dorongan DPRD Jatim untuk memperkuat pencegahan HIV pada anak sebagai bagian dari pelayanan kesehatan publik 

• dorongan DPRD Jatim agar normalisasi sungai di Kota Malang dipercepat guna mendukung pelayanan publik dan mitigasi bencana