DPRD Jatim Ingatkan Ancaman Wabah Penyakit di Banjir Pasuruan

Soroti Minimnya Peran Dinkes Jatim dalam Penanganan Bencana

Penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan kembali menuai sorotan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengkritik tidak terlihatnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dalam penanganan bencana yang telah berlangsung beberapa hari terakhir.

Menurut Puguh, penanganan bencana seharusnya dilakukan secara terpadu lintas sektor, tidak hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa aspek kesehatan merupakan komponen krusial yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam situasi banjir yang berpotensi memicu berbagai penyakit.

“Dalam satu paket penanganan kebencanaan itu harus lintas sektoral. Tidak hanya BPBD, tetapi juga Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan tentu Dinas Kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari risiko penyakit pascabanjir,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (27/03/2026).

Risiko Wabah Penyakit Pascabanjir Meningkat

Puguh menilai ketiadaan Dinkes Jatim di lapangan berpotensi menimbulkan celah dalam penanganan kesehatan warga terdampak. Genangan air yang berlangsung cukup lama sangat rentan memicu penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya.

Ia menegaskan bahwa idealnya Dinkes Jatim berkoordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan serta puskesmas setempat untuk melakukan assessment kondisi kesehatan warga terdampak.

“Harus ada assessment langsung ke masyarakat. Apakah ada yang mulai terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan kesehatan lain. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Lebih jauh, Puguh mengingatkan bahwa kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan logistik, tetapi juga dari kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh, termasuk dalam aspek kesehatan,” imbuhnya.

Data Dampak Banjir dan Desakan Penguatan Koordinasi

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi di lapangan, salah satu petugas BPBD Jawa Timur mengaku tidak melihat kehadiran Dinkes Jatim selama proses penanganan banjir berlangsung.

“Tidak ketemu (Dinkes Jatim, red). Yang ada Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” ujarnya.

Data BPBD Jawa Timur mencatat, hingga Kamis (26/03/2026), jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.148 kepala keluarga (KK) yang tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, dan Gempol.

Dengan jumlah warga terdampak yang cukup besar dan durasi banjir yang belum sepenuhnya surut, DPRD Jawa Timur mendesak agar koordinasi lintas sektor segera diperkuat, khususnya dalam memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak berjalan optimal.

BACA SELENGKAPNYA :

• Upaya mitigasi banjir dan dampaknya juga perlu diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pengendali air serta normalisasi sungai 

• Selain itu, normalisasi sungai dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di berbagai wilayah Jawa Timur 

• Persoalan banjir juga berdampak pada sektor lain, termasuk layanan publik seperti pendidikan