Sampaikan Hasil Pansus LKPJ, Adam Rusydi Soroti Data Kinerja Pemprov Jatim 40 Persen Indikator Tak Terukur

Pansus LKPJ DPRD Jatim Soroti 40 Persen Indikator Tak Terukur

Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk akhir Tahun Anggaran 2025.

Meskipun secara administratif dokumen tersebut dinyatakan layak, Pansus menemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam penyajian data kinerja.

Anggota DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, menyampaikan hasil pembahasan Pansus terkait capaian kinerja pemerintah provinsi. Dari total 166 target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2025–2029 dan Perubahan RKPD 2025, hanya 86 indikator (52 persen) yang tercapai.

Sebanyak 13 indikator (8 persen) tidak tercapai, sementara 67 indikator (40 persen) tidak dapat diukur karena ketiadaan data dalam dokumen LKPJ. Pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

baca selengkapnya:

• persetujuan LKPJ disertai catatan strategis DPRD terhadap kinerja gubernur 

Menurut Adam, persoalan tidak tersedianya data merupakan isu serius yang berdampak langsung pada kualitas evaluasi pembangunan.

“Ada 40 persen indikator yang tidak bisa diukur karena datanya tidak tersedia. Ini persoalan serius. Bagaimana kita dapat menilai keberhasilan pembangunan jika datanya tidak tersedia?” ujar Adam Rusydi pada Senin (06/04/2026).

Sorotan terhadap kualitas data kinerja juga menjadi perhatian DPRD dalam berbagai pembahasan sebelumnya.

baca selengkapnya:

• analisis anomali indikator pembangunan sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah 

Adam merinci sejumlah indikator yang belum mencapai target di berbagai sektor strategis.

Di bidang lingkungan hidup, target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 5,25 persen hanya terealisasi 0,66 persen atau sekitar 13 persen dari target.

Di sektor kesehatan, tingkat keberhasilan pengobatan Tuberkulosis mencapai 88,17 persen dari target 89 persen. Sementara itu, cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis hanya mencapai 76,81 persen dari target 82 persen.

Adapun cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen. Pada sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah tercatat 13,44 tahun dari target 13,54 tahun. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca sebesar 72,63 persen dari target 73,68 persen.

Lebih lanjut, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca hanya 49,89 persen dari target 59,94 persen, sedangkan numerasi sebesar 46,31 persen dari target 54,92 persen. Catatan kritis ini sejalan dengan sikap fraksi DPRD yang memberikan rekomendasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

baca selengkapnya:

• catatan fraksi terhadap capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan program pembangunan 

Temuan Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan program, penguatan sistem data, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ke depan.