Pansus LKPJ Gubernur Jatim Beber Temuan, Dewanti Rumpoko: Capaian Tekan Angka Kemiskinan Belum Membaik

SURABAYA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menilai capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka kemiskinan belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim perlu menyusun program secara komprehensif dan terintegrasi antar-OPD guna menurunkan angka kemiskinan secara efektif.

“OPD Pemprov Jatim harus membuat program secara komprehensif antar-OPD untuk bisa menurunkan angka kemiskinan dengan data yang akurat,” kata Dewanti, Jumat (09/04/2026).

Menurut mantan Wali Kota Batu tersebut, berdasarkan catatan pansus, angka kemiskinan Jawa Timur yang masih berada di level 9,3 persen menunjukkan program yang dijalankan belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pansus LKPJ DPRD Jatim Minta Intervensi Berbasis Data Akurat

Dewanti menilai diperlukan pendekatan yang lebih terarah berbasis wilayah dan kelompok sasaran agar kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur lebih tepat sasaran.

“Diperlukan pendekatan yang lebih terarah berbasis wilayah dan kelompok sasaran, serta didukung data yang akurat dan terintegrasi agar intervensi yang dilakukan mampu memberikan perubahan signifikan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam konteks evaluasi LKPJ Gubernur Jawa Timur, penting untuk menelaah efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan karena berbagai program dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap masyarakat rentan.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran program, integrasi antar-kebijakan, serta sejauh mana intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling rentan,” jelasnya.  Pansus Soroti Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Selain persoalan kemiskinan, pansus juga menyoroti keterkaitan antara capaian indikator makro ekonomi dengan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Dewanti, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dinilai belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan maupun mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara lebih signifikan, serta apakah distribusi manfaat pembangunan telah berjalan secara merata,” tuturnya.

Baca Selengkapnya:

• Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur memberikan berbagai rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025, termasuk evaluasi pembangunan dan efektivitas program daerah

• Pansus LKPJ DPRD Jatim telah membedah anomali Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2025 sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan daerah