Fraksi PDIP Soroti Sejumlah Persoalan Kinerja dan dalam LKPJ Gubernur Jatim 2025

Surabaya — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut mencakup aspek pengukuran kinerja, efektivitas pembangunan, kualitas belanja daerah, hingga penanggulangan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, dalam rapat paripurna agenda pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (09/04/2026).

Erma menyampaikan terdapat persoalan pada sistem pengukuran kinerja, terutama terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi pembangunan daerah. Ia menyebut adanya perubahan struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 11 indikator pada tahun sebelumnya menjadi delapan indikator pada 2025.

“Pertama, dalam aspek sistem pengukuran kinerja, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi adanya persoalan mendasar terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi,” ujar Erma.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesinambungan dan kedalaman evaluasi pembangunan di Jawa Timur.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh indikator kinerja disusun secara konsisten, terukur, dan didukung ketersediaan data yang valid serta berkelanjutan,” jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Berdampak Signifikan

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketidaksinkronan antara capaian kinerja makro ekonomi dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat menjadi 5,33 persen, penurunan angka kemiskinan dinilai belum signifikan karena hanya bergerak dari 9,56 persen menjadi 9,3 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata,” kata Erma.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi adanya inefisiensi belanja daerah. Hal itu tercermin dari belanja daerah yang tidak terserap sekitar Rp2,05 triliun dengan tingkat realisasi 93,82 persen. Sementara itu, pendapatan daerah justru melampaui target dengan capaian Rp29,88 triliun atau 104,65 persen.

Menurut Erma, kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal yang kuat dengan kualitas belanja yang belum optimal sehingga potensi anggaran belum sepenuhnya dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang struktur belanja dengan memperkuat porsi belanja produktif serta meningkatkan ketepatan perencanaan dan kesiapan pelaksanaan program,” ujarnya.

Baca Selengkapnya: Pansus LKPJ DPRD Jatim menyoroti pelaksanaan program OPD yang dinilai belum maksimal dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah

Fraksi PDI Perjuangan menilai penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur belum menunjukkan percepatan yang memadai. Tingkat kemiskinan yang masih berada pada angka 9,3 persen dinilai mencerminkan program yang belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok sasaran.

“Keempat, dalam penanggulangan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa capaian yang ada belum menunjukkan percepatan yang memadai,” ujar Erma.

Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), Fraksi PDI Perjuangan mencermati peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,35 menjadi 76,13 belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Hal serupa juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,19 persen menjadi 3,71 persen dinilai belum mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, aspek lingkungan hidup juga menjadi perhatian. Meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 71,23 menjadi 73,43, capaian tersebut masih berada di bawah target sehingga menunjukkan aspek keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti berkurangnya cakupan evaluasi pembangunan akibat tidak dimasukkannya sejumlah indikator strategis, seperti reformasi birokrasi, risiko bencana, dan ketimpangan wilayah dalam struktur IKU 2025.

“Kondisi ini berpotensi melemahkan kemampuan evaluasi dalam menangkap dimensi penting pembangunan secara menyeluruh,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat kelemahan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan sehingga berdampak pada belum optimalnya keterkaitan antara capaian kinerja dan dampak nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor serta penerapan evaluasi berbasis hasil yang lebih konsisten,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan capaian indikator, tetapi juga sejauh mana kebijakan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyatakan menerima dan mendukung LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Selengkapnya: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyampaikan berbagai rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah