Lonjakan Gagal Ginjal Jadi Alarm Serius, DPRD Jatim Dorong Gerakan Masif Hidup Sehat

SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti lonjakan kasus gagal ginjal yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Jawa Timur. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai peringatan serius yang harus segera direspons pemerintah daerah.

“Ini warning. Kasus gagal ginjal semakin hari semakin meningkat, dan ini harus menjadi kewaspadaan bersama,” ujar Puguh, Minggu (11/04/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, Jawa Timur berada di peringkat kesembilan nasional untuk kasus gagal ginjal. Sementara itu, di tingkat provinsi, penyakit tersebut menempati posisi kelima sebagai penyakit tidak menular terbanyak.

Data BPJS Kesehatan Jawa Timur mencatat sepanjang 2024 terdapat sekitar 37.134 kasus gagal ginjal. Angka tersebut memperkuat tren peningkatan kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi gagal ginjal kronis di Jawa Timur mencapai 0,29 persen atau sekitar 75.490 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 23,14 persen pasien harus menjalani terapi hemodialysis, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia di atas 75 tahun.

Puguh menegaskan situasi tersebut harus menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui penguatan langkah promotif dan preventif secara menyeluruh.

“Nah, ini harus disikapi. Dinas Kesehatan harus melakukan upaya preventif dan promotif secara masif dengan menggandeng seluruh stakeholder, baik pemerintah kabupaten/kota hingga kader kesehatan di tingkat desa,” tegasnya.

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendukung program cek kesehatan gratis sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan preventif masyarakat dan deteksi dini penyakit

• Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur mengingatkan pentingnya preventive action untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pencegahan penyakit sejak dini

Puguh menekankan pentingnya kampanye pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur, termasuk edukasi mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, serta pengelolaan gaya hidup sehari-hari.

Menurut politikus PKS tersebut, keterlibatan kader kesehatan hingga tingkat desa menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

“Harus ada gerakan bersama. Manfaatkan jaringan yang ada, kader-kader kesehatan, untuk mengampanyekan pola hidup sehat dan tata kelola kehidupan sehari-hari yang lebih baik,” jelasnya.

Di sisi lain, lonjakan kasus gagal ginjal juga berdampak besar terhadap pembiayaan kesehatan nasional. Data BPJS Kesehatan menunjukkan beban pembiayaan penyakit gagal ginjal meningkat hingga sekitar Rp13,38 triliun pada 2025, melonjak dibanding Rp2,32 triliun pada 2019.

Beban pembiayaan tersebut bahkan disebut melampaui sejumlah penyakit berat lain, termasuk kanker, dan menjadi salah satu pengeluaran terbesar setelah penyakit jantung.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, sebelumnya menyebut peningkatan kasus gagal ginjal banyak dipicu komplikasi penyakit seperti diabetes melitus dan hipertensi yang sebenarnya dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup sehat.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mulai menitikberatkan pendekatan promotif dan preventif, Puguh menilai penguatan langkah pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan lonjakan kasus gagal ginjal sekaligus mengendalikan beban pembiayaan kesehatan nasional.

“Kalau tidak dicegah dari sekarang, ini akan terus membebani sistem kesehatan kita. Maka kuncinya ada pada edukasi, pencegahan, dan kesadaran masyarakat,” pungkasnya.